Kebanyakan media memandang laju birokrasi di Kabupaten Purwakarta diputar cepat untuk mengejar sebuah target pembangunan. Sudah menjadi rahasia umum, birokrasi selalu terbentur dengan hal-hal yang bersifat regulatif, sistemik dan administratif. Namun nyatanya, Purwakarta mampu menciptakan kultur pemerintahan yang dijalankan dengan logika terbalik.
Pemimpin daerah, dalam hal ini Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memang menjalankan sistem ini terhitung lama. Sejak ia menjabat di periode pertama, 2008-2013 dan kini periode kedua, 2013-2018. Dalam sekejap, pembangunan yang sempat dimustahilkan tercipta.
Kepala daerah yang dilatarbelakangi sebagai politisi, tentu cara memimpinnya berbeda. Lebih condong pada karakter pendekatan politis. Bagaimana birokrasi mengimbanginya? Laju birokrasi di Purwakarta berjalan melalui pendekatan-pendekatan administratif.
Kang Ruslan membenarkan hal ini. Menurutnya, urusan birokrasi tidak ada yang susah selama mekanismenya ditempuh. Selanjutnya, jangan menunggu untuk aksi.
“Seutuhnya kami di wilayah birokrasi kelembagaan melihat kagum dengan kepemimpinan saat ini. Hadirnya sosok pemimpin muda, pekerja keras, dia (Dedi Mulyadi, red) petarung dan bukan pecundang. Dia membukakan mata birokrasi daerah untuk berpikir keras dan bekerja keras. SKPD di bawahnya berupaya mengejar dengan terus melaksanakan aksi-aksi nyata dalam kinerja,” tutur Ruslan.
