Foto : Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka penutupan masa sidang ke III dibuka tanpa di hadiri oleh Walikota Depok dan Ketua DPRD.(Yopi Setyabudi – headlinejabar.com)

DEPOK, headlinejabar.com

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka penutupan masa sidang ke III dibuka tanpa dihadiri oleh Walikota Depok dan Ketua DPRD.

Sidang yang di buka oleh Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari di warnai instrupsi dari anggota dewan hal ini di karenakan adanya tampilan di slide yang memberitakan tentang anak-anak SMAN 11 yang belajar di lantai.

Yeti mengatakan bahwa pasca Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lalu ternyata masih meninggalkan masalah karena terdapat anak-anak di Kota Depok yang belum bersekolah tentu ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Depok.

“Liat anak-anak bangsa ini mereka harus belajar lesehan padahal di undang-undang dasar 1945 pasal 31 sudah di atur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” jelasnya dengan nada emosi, Rabu (31/8/2016)

Dirinya menegaskan dalam Pembukaan Sidang bahwa Pemerintah Kota Depok harus bertanggung jawab karena anak-anak ini merupakan aset bangsa terlepas orang tuanya yang bersalah.

“Pemerintah harus bertanggung jawab dengan memikirkan dimana mereka akan bersekolah terlepas orang tuanya yang bersalah tetapi anak-anak ini tidak bersalah,” tandasnya.

Yeti juga sempat membandingkan antara Pemerintah Kota Depok dengan Negara Jepang dimana negara tersebut pernah hancur oleh Bom Atom tetapi mereka bisa bangkit karena menurutnya Negaranya peduli dengan nasib anak-anak.

“Kita harus bisa mencotoh karena anak-anak merupakan aset bangsa,lihat Kaisar Jepang begitu negaranya hancur yang pertama mendapatkan perhatian berapa jumlah guru yang tersisah,” jelasnya.(*)

Reporter : Yopi Setyabudi
Editor : Dicky Zulkifly