Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri anggota Kabinet Kerja, bahwa politik yang diusung oleh Pemerintahan Jokowi-JK bukan politik rencana, bukan politik wacana, tetapi politik kerja.
“Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai kita ini sudah bekerja atau belum, kita ini mampu bekerja atau tidak,” ujar Presiden pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan (RKP) dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 dan Penghematan Pagu Anggaran Tahun 2016, Kamis (7/4/2016).
Program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam RKP 2017, Percepatan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB-) dan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara.
Fokus Pada Deregulasi, Infrastruktur dan SDM
Di awal pengarahannya, Jokowi meminta para menteri anggota Kabinet Kerja untuk fokus pada tiga hal, yakni deregulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Sebenarnya bukanlah kali pertama disampaikan kepada para menteri, tapi seperti juga pengecekan pembangunan infrastruktur yang akan selalu dilakukan oleh Jokowi tidak hanya satu kali, bahkan hingga enam kali.
“Karena kalau saya cek enam kali menterinya 12 kali,” ucap Jokowi.
Tentunya ketiga hal ini juga diharapkan Presiden, akan selalu menjadi perhatian para anggota Kabinet Kerja. Di bidang deregulasi, Presiden meminta agar aturan yang terlalu banyak disederhanakan.
“Semua kementerian harus bergerak disini. Aturan-aturan yang rumit, bertele-tele segera hapuskan,” ucap Presiden.
Presiden mencatat ada 42000 regulasi di tingkat kementerian dan 3000 peraturan daerah yang bermasalah.
“Sekali lagi pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam memutuskan, pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam bertindak.Inilah yang akan memberikan dorongan kita dalam berkoimpetisi dengan negara-negara lain,” pesan Presiden.(*)
