Foto : Pilkada Purwakarta Komitmen Lawan Politik Uang dan SARA

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Purwakarta tahun 2018 disepakati tidak melibatkan praktik money politik (politik uang) dan berbagai jenis isu SARA.

Kesepakatan itu dituangkan dalam sumpah deklarasi secara bersamaan untuk tegas menolak politik uang dan politisasi SARA antara peserta dan penyelenggara Pilkada Purwakarta 2018.

Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binos, S.Fil mengatakan, selama menghadapi Pilkada, isu politik uang dan SARA merupakan isu sensitif yang selalu timbul. Oleh sebab itu, ia meminta komitmen peserta Pilkada dalam hal ini paslon, parpol dan para tim pemenangan.

“Komitmen bersama menjadi kunci bagi kita untuk secara bersama-dama menciptakan Pilkada 2018 yang berintegritas, bebas dari pengaruh politik uang dan politisasi SARA dalam kampanye Pilkada,” ujar Binos dalam deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas di Istora Waduk Jatiluhur, Kamis (14/2/2018).

Dalam deklrasi tersebut, mereka membubuhkan cap dan tandatangan pada banner sebagai bentuk kerja sama dengan Panwaslu setempat dalam mengawasi praktik politik uang dan politisasi SARA yang kemungkinan terjadi di Pilkada.

Menurut Binos, politik dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Menurutnya, setiap elemen masyarakat terutama pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan harus menyatakan perlawanan terhadap hal tersebut. Ia juga menambahkan politik uang menciptakan potensi pelanggaran lain.

“Politisasi SARA dan politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam bingkai NKRI,” kata Binos.

Berikut imbauan Panwaslu mengajak 3 Paslon Bupati Wakil Bupati Purwakarta 2018-2023 Deklarasi Anti Politik Uang dan Politisasi SARA.

1. Panwaslu gelar deklarasi anti politik uang dan politisisasi sara bertempat di Istora, Jatiluhur, Rabu hari ini.
2. Hadir pada kesempatan tersebut, Muspida, KPU, dan 3 Pasangan Calon. Serta hadir para LSM, Ormas, Mahasiswa, pimpinan parpol serta Camat dan SKPD.
3. Tiga paslon ikrar tidak akan melakukan politik uang dan politisasi sara. Mereka bahkan bersiap disanksi jika kdpatan melakukan dua jenis pelanggaran tersebut.
Selain ikrar, mereka juga membubuhkan tanda tangan dan stempel jari di spanduk yang telah disiapkan panitia.
4. Dekalarasi dilakukan sebagai penguatan awal komitmen berpilkada yang jujur dan adil dari seluruh stakeholder terkait, khususnya penyelenggara dan peserta pilkada.

Money politik dan politisasi sara dianggap penting mendapat prioritas perhatian lantaran dampak dua pelanggaran ini bukan semata tindak pidana pemilu, lebih dri itu dpat merusak tatanan bermasyarakat dan bernegara. Demikian halnya money politik dianggap sebagai bnih praktek korupsi. Karenanya harus benar2 dihindari.

5. Panwaslu hari ini instrumennya sudah lgkap termasuk Tim Gakkumdu terdiri dri Pnwaslu, Polisi dan Jaksa. Karenanya, jika di lapangan diperoleh temuan atau laporan kaitan dugaan pelanggaran pidana pemilu, scpat mungkin bkl direspon dan ditindak. Bagi para pelanggar pidana pemilu, sanksinya bukan smta denda, tpi juga penjara.(rls)