DEPOK, headlinejabar.com

Dewan Pakar LPM Kota Depok Achmad Nasir Biasane mengkritik pemerintahan Mohamad Idris dan Pradi Supriatna, mulai dari tingginya angka silpa Depok mencapai Rp1 triliun, hingga kabar keretakan antara walikota dan wakilnya.

Menurut Nasir, ada hal yang harusnya dilakukan walikota dan wakil yakni pemetaan problematika yang ada di Depok. Saat ini cara berpikir harus mengenai problem solving, kedua adalah paradigma walikota dan wakil berpikir bagaimana posisi menggunakan APBD.

“Jika tidak maka tingkat inflasi dan perkembangan hanya bersandar pada paradigma tradisional,” ujar Nasir, Rabu (22/6/2016).

Nasir melanjutkan, APBD adalah salah satu usaha menstimulasi ekonomi, selain swasta dan koperasi tentunya yang mendorong perekonomian di Depok. APPB dengan silpa ini memang disusun penguasa terdahulu, yang seharusnya mampu melakukan penyerapan tersebut. Dan di kepemimpinan baru ini sebisa mungkin menjadi pembelajaran, dan menyerap anggaran yang sudah diketuk.

“Pemerintah harus melihat jumlah APBD dengan jumlah tenaga kerja yang terserap berapa, selama ini tidak ada parameter itu,” jelasnya.

Nasir menjabarkan, bahwa silpa merupakan kesepakatan antara dua lembaga yakni Pemkot Depok dan DPRD Depok, yang bermakna menjalankan apa yang tertulis dalam APBD tersebut. Jika tidak terpenuhi maka itu melanggar moral, dan janji pada masyarakat tidak terpenuhi. Harus ada naskah akademik dalam merumuskan APBD, selama ini Depok hanya punya pertemuan dalam musrenbang saja. Musrenbang hanya bersifat aspiratif bukan kajian.

“Dampak silpa adalah pimpinan lari dari tanggung jawab,” ucap Nasir. Nasir juga mengkritik mengenai adanya kabar perpecahan antara walikota dan wakilnya, karena khawatir tidak sesuai perjalanannya membangun Depok. “Semoga hanya kabar saja, tapi di dalamnya mereka kompak,” harapnya.

Mengenai beberapa agenda yang didatangi walikota dan wakil walikota sekaligus, menurut Nasir itu hanya sebuah pencitraan dan sebuah kekeliruan. Karena dampaknya tidak ada job description keduanya, kecuali acara tersebut penting, tapi kalau hanya sebuah seremoni kenapa harus dilakukan berdua.

“Kalau buat pencitraan boleh saja, tapi seharusnya dibagi agar ada yang berjaga jika ada sesuatu yang urgent. Itulah fungsi walikota dan wakilnya,” tutup Nasir.(*)

Editor : Dicky Zulkifly