Foto : Kader dan pengurus mendesak Ketua DPC PPP Kabupaten Purwakarta mundur terkait beredarnya kuitansi mahar politik.

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Meski belum jelas kadar kebenarannya,  namun kabar ini cukup mengejutkan. Di saat partai politik lain sibuk mempersiapkan diri di persaingan pilkada, DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Purwakarta malah diterpa huru hara.

Beredar kuitansi penyerahan uang sebagai mahar politik dari salah seorang timses bakal calon Pilkada Purwakarta berjumlah ratusan juta.

Kuitansi bertuliskan “DP pengikat untuk tiga Partai PPP, Demokrat dan NasDem” senilai Rp500 juta diduga diserahkan dari H Komarudin M dan diterima oleh Budi Sopani Muplih. Komarudin diketahui merupakan seorang calon bupati yang mendaftar di partai koalisi tersebut.

Sementara Budi Sopani Muplih merupakan Ketua DPC PPP Purwakarta.  Kuitansi tersebut ditandatangani Budi di atas materai pada 27 Oktober 2017 lalu.

Kader Minta Budi Mundur

Pengurus dan sejumlah kader PPP Kabupaten Purwakarta mengamuk memprotes ketuanya. Mereka mengamuk karena menduga kuat Ketua DPC PPP Kabupaten Purwakarta terima mahar untuk penjaringan balonkada sebesar Rp 500 juta.

‎Hampir semua pengurus anak cabang di masing-masing kecamatan di Purwakarta meminta ketuanya Budi Sopani Muplih mundur dari jabatannya. Mereka menilai Budi telah melukai harga diri dari PPP jelang Pilkada Purwakarta.

“Kita datang berbondong-bondong karena telah mendapat bukti berupa kuitansi bahwa ketua kita telah mencoreng nama baik PPP Purwakarta selama ini dengan dugaan telah menerima mahar. Ini salah satu bukti dari satu peserta penjaringan, sedangkan yang ikut penjaringan kemarin berjumlah 16 orang,” kata salah seorang ketua PAC PPP Purwakarta, Asep Rusmawan, Senin (8/1/2018).

Selama ini, belum ada satu pun calon dari hasil penjaringan tersebut yang diputuskan oleh partai untuk bakal calon Pilkada Purwakarta. Mulai dari tingkat DPC, DPW sampai DPP belum memutuskan siapa tokoh yang akan diusung.

Tetapi kata Asep, berkaitan dengan waktu yang telah mepet pendaftaran sehingga banyak bakal calon penjaringan kecewa. Akhirnya salah satu dari mereka menunjukkan kalau selama ini telah memberi mahar politik ratusan juta.

“Kalau sekarang waktunya sudah mepet. Jadi permasalahan seperti ini muncul dan meminta pertanggungjawaban ke ketua. Sedangkan selama ini kami tak dilibatkan dalam prosesnya. Tidak sesuai mekanisme,” kata dia. 

Sekretaris DPC PPP Purwakarta Anut Gandang menjelaskan, desakan mundur tersebut mengemuka menyusul adanya kekecewaan dari PAC yang menganggap Ketua DPC enggan menjalankan peraturan organisasi (PO) dalam proses dan mekanisme pilkada.

“Sesuai PO, usulan ke DPW dan DPP tentang penentuan pasangan calon bupati, harus melalui rapat pimpinan cabang (rapimcab). Nyatanya PPP tak mengindahkannya,” kata Anut.

EDITOR : DICKY ZULKIFLY