Dewan Pembina DPP Prtai Golkar Jusuf Kalla (JK) membantah sebutan mahar Rp1 miliar untuk mendaftar sebagai calon ketua umum (Ketum) pada musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) merupakan hal yang wajib.
Sebelumnya mahar Rp1 miliar bagi calon Ketum merupakan wajib, disampaikan oleh komite pemilihan Munaslub Golkar. Sontak JK membantah sebutan ini.
Bahkan, komite pemilihan Munaslub beranggapan bahwa tak perlu konsultasi terlebih dahulu kepada lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikasinya apakah mahar Rp1 miliar itu termasuk gratifikasi atau bukan.
“Kalau sumbang ke panitia tidak ada yang larang. Bukan mahar sebenarnya, ini kan sumbagan untuk panitia. Bukan, bahasa dan tujuannya dirubah. Bukan syarat untuk orang mendaftar, tapi berpartisipasi dalam kepanitian,” jelas JK di sela acara APKASI.
Sedangkan terkait persyaratan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT) tak perlu dianggap serius. Terkait loyalitas cukup surat sertifikat sebagai anggota.
JK menjelaskan dalam Munaslub yang diprediksi berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Mei 2016 mendatang, tidak ada salah jika menyumbang untuk panitia. Asalkan jelas, dari mana sumber aliran dananya.
“Bahwa semua gotong royong untuk membantu panitia dalam penyelenggaraan. Tidak salah kalau untuk menyumbang asal jelas dari mana sumbernya,” jelas dia.(*)
