Foto : Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutan pelantikan DPD Golkar Kota Cimahi. Dedi berupaya memperjuangan pengakuan adminitratif kependudukan bagi masyarakat adat.(Redaksi)

CIMAHI, headlinejabar.com

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik Pengurus DPD Partai Golkar Kota Cimahi di Kampung Adat Cireundeu Kecamatan Leuwi Gajah Kota Cimahi, Minggu (7/8/2016). Pemilihan lokasi ini sebagai simbol keberpihakan Partai Golkar dalam mengawal eksistensi kampung adat di setiap wilayah di Jawa Barat.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat menjadi kajian tersendiri bagi Partai Golkar Jawa Barat. Masyarakat adat yang concern menjaga lingkungan agar tetap lestari nyaris tidak memperoleh credit point dari pemerintah bahkan mereka pun tidak memiliki dokumen kependudukan sebagaimana warga Negara Indonesia pada umumnya.

Dalam acara pelantikan yang berlangsung sederhana, Dedi Mulyadi menyerukan agar ketidakadilan terhadap masyarakat adat tidak terus berlanjut. Dedi meminta kepada jajaran pengurus Partai Golkar Kota Cimahi agar membantu masyarakat adat untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

“Masyarakat adat itu penjaga nilai leluhur, mereka menjaga lingkungan tanpa pamrih, tanpa diliput oleh media. Tetapi apa yang hari ini mereka dapatkan? Dokumen kependudukan saja mereka tidak punya. Padahal komitmen mereka menjaga tanah air tidak perlu kita pertanyakan lagi. Saya instruksikan pengurus dan kader Golkar Cimahi agar mengawal kepentingan masyarakat adat,” tegas Dedi.

Foto : Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik Pengurus DPD Partai Golkar Kota Cimahi di Kampung Adat Cireundeu Kecamatan Leuwi Gajah Kota Cimahi, Minggu (7/8/2016).(Redaksi)

Di Jawa Barat sendiri, masyarakat adat masih mengalami diskriminasi karena dianggap minoritas. Pria yang selalu memakai pakaian khas Sunda tersebut menekankan justru masyarakat adatlah yang memiliki tata kelola sistem untuk menjaga lingkungan yang baik sehingga tidak boleh lagi ada diskriminasi karena justru cara mereka tersebut harus ditiru oleh para pemangku kebijakan.

Menurut dia, sudah bertahun-tahun para pemangku kebijakan berbicara pemeliharaan lingkungan di sekitar Daerah Aliran Sungai Citarum tetapi sampai saat ini belum ada hasil yang signifikan.

“Bandingkan saja cara masyarakat adat dengan cara kita dalam menjaga lingkungan. Kita yang berkantong tebal dan mengklaim diri sebagai manusia modern malah tidak bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan di Citarum. Cara masyarakat adat harus kita adopsi, mereka tidak banyak bicara tetapi lebih banyak berbuat,” kata politisi yang akrab disapa Kang Dedi tersebut.

Rusmana (45) salah satu warga masyarakat adat Cireundeu menuturkan bahwa dari 200 KK penghuni kampung adat, sebanyak 30 persen di antaranya tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena menganut ajaran Sunda Wiwitan. Dirinya menyambut baik dukungan dari Partai Golkar Jawa Barat untuk membantu masyarakat adat setempat agar dapat segera melengkapi dokumen kependudukan.

“Baru kali ini ada yang lantang berbicara mau membantu memperjuangkan nasib kami. Sebelumnya tidak ada. Semoga dapat segera realisasi,” kata Rusmana singkat.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kota Cimahi Itoch Tohija mengaku siap menjalankan instruksi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dia berujar malam ini juga akan mengadakan rapat dengan Pemerintah Kota Cimahi untuk membicarakan arahan tersebut.

“Kita perjuangkan hari ini juga, kami akan bicarakan mengenai administrasi kependudukan mereka, hak tentang sertifikat tanah dan hak-hak lain yang harus dipenuhi oleh Negara kepada masyarakat adat ini,” pungkas suami Walikota Cimahi tersebut.(*)
 
Editor : Dicky Zulkifly