Foto: Endah Winarti anggota Komisi B dari Partai Demokrat

DEPOK, headlinejabar.com

Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Kantong Plastik berbayar banyak menimbulkan pro kontrak dikalangan masyarakat. Pasalnya, Pemerintah masif dalam melakukan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut (3/3/2016).

Endah Winarti anggota Komisi B yang berasal dari Partai Demokrat tidak menyangkal bahwa sosialisasi terkait Kantong Plastik berbayar belum maksimal karena belum menyentuh langsung sampai ke level paling bawah.

“Kami selaku wakil rakyat dan abdi masyarakat sangat mendukung program tersebut. Oleh karenanya, pihak terkait harus mensosialisasikan hingga kelapisan masyarakat paling bawah,” ungkapnya.

Masih diungkapkan Endah, sudah saatnya Pemerintah peduli terhadap lingkungan karena dampak yang diakibatkan dari plastik sangat besar.

“Karena kita ingin menuju Indonesia bebas sampah tahun 2020 artinya kita sebagai wakil rakyat walaupun saya sebagai warga biasa sangat mendukung program Pemerintah tersebut karena sampah plastik itu tidak bisa busuk sampai usia ratusan tahun dan ini adalah kebijakan yang sangat luar biasa,” paparnya.

Terkait dengan adanya isu dimana kebijakan ini hanya menguntungkan salah satu pihak, Endah mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Walikota Kota Depok.

“Hal ini segera akan kami bahas di tataran wakil rakyat bersama dengan Walikota yang baru,” ujarnya.

Sementara itu Yono salah satu Warga Sukmajaya Depok menungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah terkait plastik berbayar dinilai tidak efektif karena jumlah nominal yang dinilai sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek bau masyarakat.(yog)