Foto : Rapat Paripurna pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Rapat Paripurna pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta membawa isu penting pembangunan daerah.

Paripurna merapatkan pembahasan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun anggaran 2019, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD Murni TA 2019, dan Pembicaraan TK II Pembahasan Keputusan RAPBD Murin TA 2019.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, masih ada isu pembangunan yang mesti dicapai selama periode kepemimpinannya. Ketuk palu APBD murni 2019 harus menjawab dan jadi solusi atas lima isu pembangunan.

“Di antaranya optimalisasi dan ketersediaan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan,
ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) infrastruktur wilayah,” kata Anne menyampaikan penjelasan bupati, di DPRD Purwakarta, Jumat (30/11/2018).

Selanjutnya menyoal ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan, optimalisasi pembangunan ekonomi untuk mengentas kemiskinan, dan yang tak kalah penting menyangkut profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik berbasis teknologi, tata kelola desa dan kepariwisataan.

“Ini merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan pembangunan Purwakarta istimewa,” lanjut Anne.

Pembahasan nota kesepakatan ini, merupakan yang pertama bagi Anne sebagai Bupati Purwakarta. Masih banyak pekerjaan yang tertunda dan mesti diselesaikan. Sementara, besaran APBD TA 2019 diketahui sebesar Rp2,1 triliun. (dik/eka)