Foto : ‎Cawagub Jabar Dedi Mulyadi mengunjungi
Perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi.

BEKASI, headlinejabar.com

Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan wacana evaluasi terhadap Rencana Umum Tata RUANG (RUTR) di Jawa Barat.

Langkah ini diambil menyusul banjir yang kerap melanda daerah dengan penduduk terbesar di Indonesia tersebut. Keluhan warga setempat kerap dia terima dan rata-rata mengeluh tentang kondisi kurangnya daya dukung lingkungan.

Rodiah (45) salah satunya, warga Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi itu mengeluhkan bencana musiman itu.

Perumahan Pondok Gede Permai, tempat dia tinggal, selalu dilanda banjir saat musim hujan tiba. Letak perumahan tersebut memang seolah menentang alam karena tepat di bawah dua aliran sungai. Yakni, Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas.

“Kalau di sini itu Pak, banjir bisa mencapai 2 meter, bisa 3 meter kalau sedang hujan lebat. Di atas itu kan ada dua sungai. Jadi, aliran airnya bersatu dan menggenangi perumahan kami,” keluhnya kepada Dedi, Sabtu (24/3/2018).

Selama dua tahun dia tinggal di perumahan tersebut, belum pernah ada penanganan yang bersifat komprehensif. Perumahannya hanya dilingkari oleh tanggul beton yang kondisinya sudah mulai rapuh akibat gerusan banjir.

“Dinding tanggul sudah tidak bisa menahan arus banjir Pak. Kondisinya sekarang juga sudah tidak memadai, saya khawatir jebol kalau ada banjir lagi,” katanya.

Atas keluhan tersebut, Dedi Mulyadi secara gamblang menjelaskan bahwa Rencana Umum Tata Ruang harus dievaluasi. Izin perumahan atau pemukiman tidak boleh serampangan karena harus memperhatikan kondisi alam sekitar.

“Zona-zona pemukiman itu harus ditandai. Tidak boleh ada kasus seperti ini lagi, zona di daerah ini bahaya loh kalau ditempati. Karena itu, RUTR-nya harus kita evaluasi, agar sinkron,” katanya.

Kerjasama dengan Kabupaten/Kota

Menurut Dedi, permasalahan banjir di Jawa Barat tidak bisa diselesaikan sendirian oleh pemerintah provinsi. Penanganan bencara rutin tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi antar lini pemerintahan.

Karena itu, komunikasi Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi penting. Frame berpikir, strategi dan implementasi penanganan banjir harus seiring sejalan.

“Sering sekali saya katakan, kerjasama dan kerjasama. Ini penting agar penyelesaiannya komprehensif mulai dari hulu hingga hilir, dari pemprov sampai pemkab dan pemkot,” ujarnya.

Selain solusi jangka panjang tersebut, mantan Bupati Purwakarta dua periode itu juga menawarkan solusi jangka pendek. Menurut dia, tanggul beton di kawasan tersebut harus diperbaharui agar memiliki dua kriteria, yakni tinggi dan kokoh.

“Nah, faktanya kan di sini sudah ada pemukiman. Jadi, ya sudahlah kita tidak boleh berpolemik. Tanggul ini harus ditinggikan dan konstruksinya harus kokoh. Sehingga, saat air datang, tidak akan ada masalah,” pungkasnya.

EDITOR : DICKY ZULKIFLY