Foto : Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD tahun anggaran 2017 di DPRD Purwakarta, Selasa (15/11/2016).

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan implikasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Purwakarta, Lina Yuliani memandang, pendapatan daerah merupakan faktor utama dalam pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

“Di RAPBD akan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun 2016. Yaitu sebesar Rp2.347.823.243.364 menjadi seebsar Rp2.293.179.629.217 di tahun 2017 dan akan mengelami penurunan sebesar Rp54.643.614.147 atau menurun 2,33 persen,” ujar Lina dalam Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Purwakarta 2017, Selasa (15/11/2016).

Terjadinya penurunan pendapatan daerah, lanjut Lina, bakal mempengaruhi pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, fraksi PDIP meminta penjelasan dari Pemda, khususnya Bupati Purwakarta.

“Sebenarnya, apa yang menjadi penyebab mengapa terjadi penurunan pendapatan daerah yang akan mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Purwakarta,” tuturnya.

Diketahui, salah satu pos dana perimbangan dari Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 turun 8,15 persen menjadi Rp1.039.324.203.288, dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp1.131.518.440.590, mengalami penurunan sebesar Rp92.194.237.302.

Fraksi PDIP berpendapat, bilamana PAD 2017 tidak mengalami penaikan artinya program-program pembangunan dan tatanan pelayanan pemerintah daerah yang mengandung konsekuensi anggaran dan pembiayaan di tahun 2016 tidak mempunyai implikasi terhadap peningkatan PAD 2017.

“Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tidak ada penaikan pendapatan asli daerah?” kata Lina.

Fraksi PDIP juga mencatat, beberapa anggaran di sejumlah intansi. Seperti Disdikpora yang hanya mendapatkan porsi anggaran sebesar 8.27 persen. Padahal undang-undang pendidikan mengisyaratkan 20 persen dari APBD.

PDIP juga beranggapan begitu pentingnya pendidikan di Kabupaten Purwakarta ini. Untuk itu fraksi PDIP berkeinginan agar pemerintah daerah mempunyai universitas negeri yang mumpuni untuk peningkatan SDM masyarakat Purwakarta.

Selain itu, fraksi PDIP juga menelaah tidak adanya program dan kegiatan untuk keagamaan. Padahal itu adalah hal yang sangat penting bagi generasi masa depan, dalam hal pembinaan akhlak dan moral anak-anak bangsa.

Menuju penguatan ideologi kebangsaan dan punya rasa mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sangat perihatin dengan masih adanya anak-anak siswa didik yang tawuran.

“Yang menjadi perntanyaan fraksi, mengapa dinas pendidikan tidak memprioritaskan dalam anggaran program dan kegiatan di tahun 2017 ini? Apakah hal tersebut tidaklah menjadi keprihatinan dinas pendidikan ketika adanya anak-anak sekolah masih tawuran di jalanan yang mengganggu kepentingan umum,” ujar Lina.

Dicky Zulkifly