Foto : Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung Dukung Jokowi-Ma’ruf

BANDUNG, headlinejabar.com

Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Mahasiswa menyampaikan deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin sekaligus mengikuti launching dan bedah buku berjudul “Jokowi Istiqomah Membangun Negeri” Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Kornas Relawan Indonesia Jokowi (Reliji) di Grand Serela, Jalan Riau Kota Bandung Jawa Barat, Sabtu (8/12/2018).

Deklarasi tersebut dihadiri 300 perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang).

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung, Gantira Alvindy Pratama menilai, pemerintahan saat ini terbilang cukup berhasil. Menurutnya, satu diantara tolak ukur keberhasilan pemerintahan saat ini yaitu keberhasilan pemerintah membangun infrastruktur yang baik di berbagai daerah Indonesia.

“Kami tidak serta merta memberikan dukungan tapi kami sudah melakukan kajian yang lebih dalam, bahwa memang Pemerintahan saat ini kami nilai cukup berhasil,” ucapnya, Grand Serela, Jalan Riau, Kota Bandung, Sabtu, (8/12/2018).

Saat disinggung independensi mahasiswa, Ia mengungkapkan memang benar seyogyanya mahasiswa ketika dalam ruang lingkup kampus harus memperlihatkan independensi. Namun, ketika diluar lingkungan kampus mahasiswa dituntut untuk peka terhadap isu-isu terkini, tak terkecuali politik.

“Kalau dalam lingkungan kampus memang kami harus independen, tapi aktualisasi kita di luar kampus itu penting kita masuk atau merespon ranah politik, bukan lagi sekedar teriak-teriak dijalan, satu diantaranya dengan deklarasi dukungan seperti ini,” ungkap Gantira.

Selanjutnya, Gantira berharap dengan adanya deklarasi tersebut dapat memberikan spirit bagi presiden Jokowi untuk memimpin kembali Indonesia lima tahun yang akan datang.

Mempersatukan Indonesia

Sementara itu, Ketua Umum Kornas Reliji Bursah Zarnubi yang menjadi narasumber pada acara tersebut mengatakan, kebijakan pembangunan di era Jokowi adalah pembangunan yang mempersatukan Indonesia. Hal itu karena Jokowi dinilai bersungguh-sungguh membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Pemerintahan Jokowi mengubah orientasi pembangunan Jawa sentris menjadi Indonesia sentris untuk mengatasi isu ketimpangan dan ketidakadilan yang menjadi masalah mendasar pembangunan di Indonesia selama puluhan tahun,” kata Bursah.

Bursah menilai Jokowi berhasil meningkatkan konektivitas antar pulau melalui program tol laut, pembangunan desa dipacu melalui anggaran dana desa yang meningkat setiap tahun, infrastruktur dan sentra ekonomi baru di luar Jawa digenjot pembangunannya (termasuk di Papua dan Papua Barat), dan yang tak kalah penting harga BBM di daerah 3 T (terpencil, terbelakang, terdepan) ditetapkan sama dengan harga BBM di Jawa. Puluhan ribu desa yang sebelumnya belum dialiri listrik, kini sudah bisa menikmati listrik. Akses internet juga sudah menjangkau daerah-daerah terpencil dan terbelakang.

Menurut Bursah, orientasi pembangunan Indonesia sentris yang dilakukan Jokowi, selain membawa dampak ekonomi juga memiliki efek sosial politik karena akan memperkuat katan NKRI. Masyarakat di wilayah-wilayah terbelakang yang selama ini merasa dianak-tirikan karena kurang merasakan dampak pembangunan, kini dan di masa mendatang akan memiliki spirit ke-Indonesiaan yang lebih kuat.

“Kita bisa menyebut bahwa kebijakan pembangunan di era Jokowi adalah pembangunan yang mempersatukan Indonesia,” tegas Bursah.

Presiden Jokowi dalam pandangan Bursah juga dinilai berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani publik. Komitmen Jokowi dalam mencegah dan memberantas KKN di pemerintahan, antara lain ditunjukkan dengan ketegasan membubarkan Petral yang selama puluhan tahun ditengarai menjadi sarang mafia migas.

Selain itu pemerintahan Jokowi berhasil mengambil Blok Rokan dan Mahakam menjadi 100 persen milik bangsa Indonesia, begitu juga meskipun masih dalam bentuk Head of Agremeent, kita dapat menguasai saham freeport 51 persen.

Pemerintahan Jokowi juga telah meluncurkan belasan paket deregulasi untuk mempermudah perizinan, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing di berbagai sektor usaha.

“Program lainnya yang layak diacungi jempol adalah percepatan pengurusan sertifikat tanah rakyat, kemudahan akses kesehatan bagi rakyat kecil, dan pembentukan satgas mafia pangan untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok,” kata Bursah.

Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintahan Jokowi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2016 dan 2017. Sebelum era Presiden Jokowi, kata Bursah, terakhir kali pemerintah pusat memperoleh opini WTP dari BPK adalah tahun 2004.

Pemerintahan Jokowi dinilai Bursah juga mampu menekan angka kemiskinan dari 10,96 persen pada September 2014 menjadi 9,82 persen per Maret 2018. Ini adalah angka persentase kemiskinan terendah sepanjang sejarah Indonesia. Ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Rasio GINI turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 per Maret 2017. Tingkat pengangguran terus turun dari 5,94 persen pada Agustus 2014 menjadi 5,13 persen per Februari 2018.

“Saat ini, melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mudah untuk mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan,” katanya.

Bursah kemudian memuji kepemimpinan Presiden Jokowi yang saat ini menjadi salah satu panutan pemimpin dunia karena sukses merawat keberagaman, dan Indonesia menjadi role model negara dengan penduduk mayoritas Islam yang rukun dan mampu mengembangkan demokrasi.

“Bahkan mantan PM Australia Malcolm Turnbull memuji Jokowi sebagai pemimpin yang berhasil memadukan demokrasi, Islam, dan moderasi,” tegas Bursah.

Lebih lanjut Bursah membeberkan fakta kemajuan ekonomi Indonesia di era Jokowi mendapat apresiasi positif dari berbagai lembaga keuangan dunia. Tiga lembaga pemeringkat kelas dunia, yakni Fitch Rating, Moody’s, dan Standard & Poors (S&P) pada tahun 2017 memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia. World Bank dan IMF dalam laporan pada Oktober 2017 menyampaikan prediksi cerah ekonomi Indonesia pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan Pricewaterhouse Coopers (PwC) pada awal 2017 merilis laporan yang memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia, setelah China, Amerika Serikat, India, dan Jepang.

Dari sejumlah capain pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi, Bursah berpandangan bahwa Jokowi telah berhasil mewujudkan sebagian besar program strategis yang tertuang dalam Nawacita.

Untuk diketahui, benerbitan buku “Jokowi Istiqomah Membangun Negeri” merupakan bagian dari upaya Reliji mensosialisasikan berbagai capaian Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berdasarkan sumber dan data yang terverifikasi. Buku yang hari ini diluncurkan di Bandung adalah edisi kedua. Peluncuran buku edisi pertama telah dilakukan di Hotel Bidakara Jakarta pada 23 Agustus 2018.(rls/eka)