Foto : Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Anggota DPR RI Daniel Muttaqien.IST

BANDUNG, headlinejabar.com

Protes arus bawah Partai Golongan Karya (Golkar) terkait pengusungan Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Anggota DPR RI Daniel Muttaqien untuk Pilgub Jawa Barat tahun 2018 kian tak terbendung.

Bahkan, kabarnya pengusungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat itu ditolak oleh mayoritas kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

Keputusan DPP Partai Golkar dinilai inkonstitusional dan menciderai marwah perkaderan yang selama ini menjadi ruh politik partai. Bermunculan protes dari para pengurus kecamatan, sampai petisi online berisi penolakan.

Dalam petisi yang dibuat oleh Kader Golkar Kota Bandung, Aat Safaat Hodijat tersebut mempertanyakan sikap DPP Partai Golkar yang tidak mentaati konstitusi partai. Menurut dia, DPP Partai Golkar tengah membuat standar ganda dengan memerintahkan kepada DPD Kabupaten/Kota untuk taat pada AD/ART Partai, Peraturan Organisasi dan Juklak, namun mereka sendiri melanggar.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai Golongan Karya, nama bakal calon disampaikan terlebih dahulu menurut saran dan pendapat dari masing-masing DPD Kabupaten/Kota.

Sementara, dalam Rapat Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Jawa Barat yang selain dihadiri oleh pengurus Kabupaten/Kota di Jawa Barat juga dihadiri oleh para pengurus Partai Golkar Jawa Barat bahkan DPP Partai Golkar, tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi yang diputuskan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar.

“DPD Kabupaten/Kota sudah jelas hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jabar. Ini disampaikan dalam Rapimda lalu. Mengapa keputusan Tim Pilkada Pusat DPP Golkar bertentangan dengan hasil Rapimda. Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi partai,” jelas Aat saat dikonfirmasi, Jumat (3/11/2017).

Keputusan Tim Pilkada Pusat, tambah Aat, telah melukai nilai persatuan dan setia kawan yang termaktub dalam Ikrar Panca Bakti Partai Golkar. Selama ini, nilai tersebut dijunjung tinggi oleh kader Golkar di Jawa Barat yang berimplikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai menjelang Pileg 2019 mendatang.

“Jelas ini mencederai kehormatan kader Golkar, suara mereka tidak didengar lagi, padahal mereka yang bekerja menaikkan elektabilitas partai ini di Jawa Barat,” tegasnya.

Jika keputusan pengusungan Ridwan Kamil – Daniel Muttaqien tidak diubah oleh DPP Partai Golkar, Aat menyerukan perlawanan kader semesta Partai Golkar untuk memboikot keputusan tersebut. Kader di Jawa Barat, menurut dia, sangat merindukan kader terbaiknya dalam hal ini Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadi Gubernur.

“Ya lawan saja. Saya membuat petisi online, ini baru awal saja, perlawanan kader ini akan berlanjut jika keputusan DPP tidak diubah. Kader di Jawa Barat hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju, bukan yang lain,” pungkasnya.

EDITOR : DICKY ZULKIFLY