Foto : Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kesempatan berdiskusi dengan Wantimpres beberapa waktu lalu.(dokumen)

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengeluarkan instruksi penolakan seputar kebijakan anggaran di lingkungan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Pengadaan mobil dinas DPRD Kabupaten Karawang yang menjadi sorotan. Pengadaan mobil dinas tersebut bagi Dedi, merupakan perkara yang membawa aura negatif bagi prinsip dan keberpihakan partai berlambang pohon beringin tersebut kepada masyarakat.

“Saya sudah sampaikan kepada Ketua DPD Golkar Karawang dan jajaran fraksinya agar menolak mobil dinas ini,” tegas Dedi di Purwakarta, Senin (3/10/2016). Dedi menekan kader dan fraksi Golkar se-Jawa Barat menjaga ruh karya dan kekaryaan.

Dedi memang gencar menolak kebijakan anggaran yang terkesan tak berpihak pada rakyat. Baru-baru ini dia menolak pengadaan mobil dinas untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan pengadaan alat fitnes di DPRD Kota Bandung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang Teddy Ruspendi Sutisna menyebut, anggaran yang diperuntukan bagi pengadaan mobil dinas para anggota DPRD di wilayahnya telah dianggarkan dalam dokumen perencanaan anggaran.

Anggaran yang dibutuhkan untuk belanja mobil tersebut sebesar Rp7 miliar dengan alokasi 42 mobil jenis Toyota Avanza seharga Rp190 juta. Pimpinan DPRD Karawang tidak luput dari pemberian mobil dinas ini. Khusus pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD sebesar Rp5 miliar.(*)

Editor : Dicky Zulkifly