Foto : Dedi Mulyadi: Kalau Menolak Hasil Pemilu, Berarti Tak Mengakui Hasil Pileg

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Ketua Tim Kampanye Daerah Ma’ruf-Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, sikap kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilihan Umum 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra.

Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecmatan hingga tingkat kelurahan/desa.

Ketika hasil pemilu itu dianggap curang, kata Dedi, maka pemahaman itu berlaku paralel, yatu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah,” ujar Dedi, di Purwakarta Rabu (15/5/2019).

Menurut Dedi, kalau yang ditolaknya hanya pemilihan presiden, sedangkan pemilihan legislatif diterima, maka itu disebut ambivalen, dan membingungkan.

Dedi mengibaratkan pemilu itu seperti sambal. Bahan gula, cabai, garam dan terasi sudah diulek itu namanya sambal. Rasa terasi dan gula sudah tidak bisa dipilah. Jadi, kata dia, kalau dikatakan terasinya tidak enak, berarti itu sambal memang tidak enak.

“Kalau dianggap pemilu curang, berarti pileg juga curang. Kalau pileg curang, berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu,” kata Dedi.

Dedi menyindir sikap kubu Prabowo yang bahagia suara partainya mengalami peningkatan. Bahkan, kata dia, mereka sudah mengakui terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa partainya di kabupaten atau kota ini mendapat sekian kursi, provinsi sekian kursi dan DPR RI meraih sekian kursi. Bahkan, menurut Dedi, sebagian dari mereka sudah ada yang menggelar syukuran.

“Saat KPU mengesahkan hasil pileg, maka semuanya bahagia. Bahkan, banyak yang sudah syukuran. Tapi giliran pilpres menolak, ya nggak bisa. Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya menolak pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong,” kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Efek calon presiden

Dedi mengatakan, dalam pemilu itu terdapat aspek logis, yakni calon presiden memiliki dampak elektoral terhadap partai pengusung. Misalnya, di daerah ketika Jokowi-Ma’ruf menang, maka suara PDI-P mengalami kemenangan.

“Itu sebelumnya sudah dipresdiksi oleh riset yang diumumkan lembaga survei. Ada efek elektoral yang akan ditimbulkan pilpres. Yang paling menikmati kan PDI-P dan PKB. Sementara Golkar hanya bisa bertahan. Dan, kita terima itu sebagai sebuah konsekuensi dalam berpolitik,” katanya.

Lalu di daerah di mana Prabowo-Sandi menang, maka yang menikmati efek elektoralnya, yakni Gerindra, PKS, dan juga PAN. Setidaknya, PAN bisa lolos melampau ambang batas dalam Pemilu 2019.

“Dari situ sudah jelas bahwa aspek riset itu terbukti dalam fakta-fakta politik. Pak Prabowo memang dalam hitungan sampai hari ini tidak berhasil, tapi partainya mengalami peningkatan yang signfikan,” kata Dedi.

“Kan betul, setidaknya pencalonan Prabowo memberikan efek positif bagi Gerindra, dan PKS mampu memanfaatkannya. Misalnya di Jawa Barat, Gerindra menikmati kemenangan dari efek Prabowo,” tandas mantan bupati Purwakarta dua periode itu. (rls/eka)