Foto : Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak keras wacana pengadaan alat fitnes Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak keras wacana pengadaan alat fitnes Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Dedi menilai, kebijakan anggaran tersebut tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pengadaan alat fitnes untuk mengisi ruangan khusus fitnes center tersebut memang menuai banyak kecaman. Dedi sudah memberikan instruksi kepada jajaran pengurus terutama Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung untuk menolak pengadaan alat fitnes yang dokumen penawarannya terpampang di Website LPSE Kota Bandung itu.

“Lebih baik anggaran itu digunakan untuk peningkatan gizi para petugas kebersihan di Kota Bandung. Sehari-hari mereka bekerja menyapu jalan. Tentu lebih membutuhkan asupan makanan dibanding para anggota DPRD Kota Bandung,” kata Dedi di Purwakarta, Jumat (30/9/2016).

Secara etika, Dedi juga menilai bahwa keberadaan alat fitnes seharga Rp700 juta itu tidak akan elok berada di gedung dewan. Menurut dia, aktifitas fitnes bisa dilakukan di luar kantor dan seharusnya dilakukan tidak pada saat jam kantor, sehingga dia memandang tidak perlu pengadaan alat fitnes ini dengan menggunakan anggaran APBD.

“Fitnes mah kan bisa di luar kantor, di luar jam kerja. Tidak perlu pakai APBD pula. Jadi sudah sepantasnya ini kita tolak,” tegas Dedi.

Sebelumnya diketahui dalam dokumen penawaran yang terpantau di website LPSE Kota Bandung tertulis ada 54 perusahaan yang menjadi peserta lelang dengan nilai pagu paketnya sebesar Rp700 juta. Hanya satu peserta yang menuliskan harga penawaran sebesar Rp697.711.850.(*)

Editor : Dicky Zulkifly