Foto : Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap penyebab peningkatan cadangan devisa Indonesia. Aset yang dimiliki Bank Sentral atau otoritas keuangan itu kini diketahui berjumlah USD 120,7 Miliar. Jumlah ini meningkat USD 3,5 Miliar dibanding November 2018 lalu. 

Menurut Dedi, kondisi ini menjadi bukti otentik kemapanan tim ekonomi Presiden Joko Widodo. Dia berujar, para menteri di bawah kepemimpinan Mantan Wali Kota Solo itu bekerja dengan sangat profesional. 

“Mereka tidak terpengaruh dengan iklim politik. Profesionalisme tetap menjadi rujukan. Hasilnya bisa kita lihat, ekonomi Indonesia stabil dan bersaing di tingkat dunia,” kata Dedi. Tepatnya, saat ditemui di ruang kerjanya di kawasan Tajug Gede Cilodong, Bungursari, Purwakarta, Selasa (8/1/2019). 

Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut berpandangan, fundamen ekonomi Indonesia kini semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan keperkasaan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan mata uang lain di Asia. Selasa pagi, mata uang Indonesia itu berada di angka Rp14.082 per dollar Amerika Serikat. 

“Saya kira ini prestasi dan buah kesolidan seluruh jajaran yang dipimpin Pak Jokowi. Para menteri beliau itu orang-orang hebat,” katanya. 

Sebagai sosok yang pernah lama berkecimpung di dunia birokrasi, Dedi mengingatkan satu hal. Menurut dia, APBN dan APBD harus ditata sedemikian rupa. Hal ini dalam rangka mendukung penuh seluruh program peningkatan kesejahteraan yang sedang gencar dilakukan Presiden Jokowi. 

“Kondisi ekonomi yang sedang stabil harus direspon secara baik oleh para pemangku kebijakan. Misalnya, APBN dan APBD itu difokuskan untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat. Jadi, fokus ini tidak boleh terganggu oleh iklim politik bangsa. Indonesia sudah ‘on the track’ menuju negara maju di bawah kepemimpinan Pak Jokowi,” ujarnya. 

Fokus Anggaran Publik 

Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu mengatakan prioritas utama APBN dan APBD harus diarahkan pada kebutuhan publik. Hal ini karena anggaran yang dikelola pemerintah di semua tingkatan itu merupakan anggaran publik. 

Implikasinya, anggaran tersebut mendorong produktivitas masyarakat dan melahirkan produk bersifat benefit sekaligus profit. 

“Belanja yang tidak penting itu dicoret saja, seluruhnya diarahkan untuk produktivitas. Kalau rakyat kita produktif, maka mereka akan kebal terhadap setiap situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Ada produk baik barang maupun jasa yang bisa mereka jadikan alat untuk bertahan,” katanya.(rls/dik)