PURWAKARTA, headlinejabar.com

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Anne Ratna Mustika berharap DPRD segera menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawan pelaksanaan APBD (PPA) tahun anggaran 2022.

Bupati Anne juga mengharapkan DPRD kooperatif dan tidak melakukan aks pemboikotan seperti tahun sebelumnya.

Seperti diketahui, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika telah menyerahkan Raperda PPA ke DPRD Purwakarta 29 Mei 2023 lalu.

“Diharapkan tidak terjadi lagi pemboikotan yang dilakukan oleh anggota dewan seperti tahun sebelumnya,” kata Anne, Kamis 27 Juli 2023.

Anne mengharapkan seluruh anggota dewan bisa bekerja sama. Karena tidak ada gunanya melakukan aksi pemboikotan, terlebih lagi jabatan Bupati Purwakarta akan berakhir pada 20 September 2023 mendatang.

“Kalau terjadi lagi pemboikotan seperti tahun lalu, berdampak pada tidak disahkannya perda PPA yang akan berdampak terhadap tidak adanya pengesahan perubahan APBD 2023,” ujar Anne.

Parahnya hal itu akan berdampak terhadap pembangunan dan akan ada sanksi dari pusat, sampi penundaan DAU.

Jika terjadi penundaan DAU, maka berdampak terhadap penundaan honorarium ASN termasuk siltap/ADD yaitu honor perangkat desa termasuk RT RW.

“Harapan saya terhadap tidak ada pemboikotan sangatlah mendasar. Seperti tahun sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Purwakarta melakukan boikot terhadap rapat paripurna Raperda PPA) TA 2021, dimana ada 24 anggota dewan yang melakukan aksi pemboikotan,” ujar Anne.