Bawaslu Purwakarta Ajak Insan Pers Terus Kawal Demokrasi
PURWAKARTA, headlinejabar.com
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta mengajak insan pers untuk terus mengawal demokrasi.
Ajakan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk peran media dalam mengawal demokrasi di Indonesia secara virtual, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Rabu (10/2/2021).
Bawaslu Purwakarta bekerjasama dengan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAI DR KH EZ Muttaqien melalui siaran meeting virtual.
Hadir sebagai narasumber di antaranya Ketua PWI Purwakarta Asep Yadi Sobarna, Direktur Eksekutif Indonesia Pilolitical Review Ujang Komarudin,
Pemimpin Redaksi Pasundan Ekspres Lukman Enha, Pemimpin Redaksi Cipta TV Tatang Budimansyah, Kepala Biro Purwasukasi RMOL Jabar Yuslipar dan Ketua Prodi KPI STAI DR KH EZ Muttaqien Ade Kusumaningtyas.
Ketua Bawaslu Purwakarta, Ujang Abidin mengatakan, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kelembagaan terkait hasil kerja.
Pers merupakan lembaga independen yang harus menyampaikan pesan-pesan yang objektif kepada masyarakat untuk memahami praktik demokrasi semisal pemilu.
“Peran media dalam mengawal demokrasi di Indonesia sangat diperlukan, sehingga pers yang independen dan objektif dalam menyampaikan pemberitaan di lapangan penting untuk perkembangan pola pikir masyarakat dalam mendapatkan informasi yang baik dan akurat,” kata Ujang.
Pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuat masyarakat sudah mampu menyampaikan informasi. Namun, hanya sumber awal informasi yang nantinya akan membantu proses pemberitaan melalui media yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam ruang demokrasi kehadiran media massa begitu penting karena fungsinya menjadi jembatan arus informasi. Di Indonesia sendiri, kedudukan media menjadi pilar penting dalam setiap pembangunan yang berkelanjutan. Apalagi, media sering diasosiasikan sebagai bagian dari 4 pilar demokrasi,” ujarnya.
Seiring berjalannya waktu, perkembangan media di dalam mengawal demokratisasi di Indonesia selalu mendapat tantangan terkait objektivitas dan independensinya.
“Dalam arti, di satu sisi media bisa menjadi alat dalam bertukar informasi dan menyampaikan aspirasi, namun di sisi yang lain media acapkali dihegemoni untuk sebuah pemberitaan tertentu dalam ruang demokrasi. Maka perlu diseimbangkan agar kedepannya peran media selaras dengan cita-cita demokrasi,” ujar Ujang.(dik)