Foto : Ketua Komisi I DPRD Purwakarta Fitri Maryani

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Terkait polemik kasus dugaan surat perintah pencairan dana (SPPD) fiktif, Ketua Komisi I DPRD Purwakarta Fitri Maryani merasa ada ulah kotor oknum pegawai kesekretariatan.

Ulah oknum tersebut dinilai telah menjerumuskan sejumlah Anggota DPRD.

“Setelah diperiksa (oleh Kejaksaan Negeri, red) kita jadi mengetahui ada beberapa kegiatan yang tidak kita lakukan ternyata diklaim dalam sejumlah SPJ fiktif yang dibuat sekretariat dewan. Contohnya kunker tiga kali, di-SPJ-kan hingga enam kali,” kata Fitri, Rabu (4/4/2018).

Fitri yang sudah memenuhi panggilan Kejari Purwakarta dan menjalani pemeriksaan pada Selasa (3/4/2018), ini menyebutkan, belasan pertanyaan diajukan kejaksaan berkenaan dengan sejumlah SPJ perjalanan dinas, termasuk di dalamnya biling hotel yang dikatakan menginap padahal tidak menginap.

“Lalu ada pertanyaan soal beberapa kegiatan bimtek yang sebagian tidak pernah kita lakukan,” ujarnya.

Atas dasar hal tersebut pula, Fitri yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra itu akan terus mendukung upaya Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk mengusut perkara korupsi anggaran kegiatan DPRD Tahun 2016 sampai tuntas.

“Agar terang benderang dan dapat diketahui siapa sebenarnya yang bermain. Ada pun sebagai warga negara yang taat aturan, saya selalu siap memenuhi panggilan kejaksaan untuk dimintai keterangan dan itu pun sudah saya buktikan,” ucapnya.

Dirinya juga mengklaim dari sejumlah kwitansi penerimaan uang dari perjalanan dinas yang ditunjukkan kejaksaan, ada semacam rekayasa yang dilakukan oleh oknum di Sekretariat Dewan.

“Saya tegaskan, dalam setiap kegiatan dewan, saya selalu mengikuti apa yang sudah menjadi program kerja (proker) yang telah diputuskan oleh badan musyawarah (bamus),” katanya.

Fitri juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Purwakarta yang telah mengupayakan pengungkapan perkara tersebut.

“Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai dan tuntas, dan dapat terungkap siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Kredibilitas lembaga wakil rakyat harus dibersihkan,” ucapnya.

EDITOR : DICKY ZULKIFLY