PURWAKARTA, headlinejabar.com

Dampak pengambilalihan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi mulai terasa. Pasalnya, pihak sekolah memperbolehkan untuk kembali menarik iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Seperti halnya SMKN 1 Plered Purwakarta, Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah tersebut, Muhardi, dibetulkan bahwa akan kembali diberlakukan SPP. Dimulai tahun ajaran baru nanti.

“Nanti kami akan mengundang orang tua siswa untuk merapatkan hal itu,” ungkapnya, Selasa (2/4/2017) lalu.

Namun, lanjut Muhardi, SPP dibebankan tidak untuk seluruh siswa. “Bentuknya sumbangan, itupun bagi orang tua siswa yang mampu,” lanjutnya.

Menurut muhardi, akan terbagi tiga golongan siswa, yang pertama golongan tidak mampu, menengah, dan atas.

“Untuk yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk membayar sumbangan. Bagi yang menengah dan atas itu diwajibkan,” ucapnya.

Ada syarat tertentu untuk menetapkan siswa yang tidak mampu. “Tidak hanya harus punya SKTM, tetapi kami akan terjun langsung melihat ke lapangan. Jika benar, baru bisa dibilang golongan tidak mampu,” jelasnya.

SMKN 1 Plered akan mencoba menetapkan besaran sumbangan, itupun jika tidak memberatkan orang tua siswa.

“Estimasi Rp100 ribu perbulan. Itu hanya estimasi saja, nanti kami akan merapatkan kembali dengan orang tua siswa,” pungkasnya.

REPORTER : AGA GUSTIANA

EDITOR       : DICKY ZULKIFLY