KARAWANG, headlinejabar.com

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang gelar focus group discusion. Kegiatan tersebut dihadari oleh perwakilan akademisi dari 100 Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Indonesia.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diikuti oleh Forum Komunikasi (Foko) Purnawirawan TNI/Polri.

Acara yang diselenggarakan di Auditorium UBP Karawang tersebut bertajuk “Telaah 25 Tahun Implementasi Pancasila di era reformasi”.

Saat press conference bersama awak media, Sekretaris Jenderal Foko TNI/Polri, Letjen. (Purn). Bambang Darmono berpendapat bahwa acara ini digelar didasarkan pada evaluasi implementasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Kita sangat menyadari pentingnya evaluasi terhadap langkah dan tindakan apa yang harus dilakukan agar kita tidak terlanjur tersesat dan berputar-putar di belantara kesalahan dan kekeliruan,” ucapnya.

Dalam hal ini, Bambang mengaku tidak ingin Pancasila hanya dijadikan jargon atau slogan bangsa Indonesia saja, sebagaimana yang saat ini dirasakan bersama.

“Terkait keadaan saat ini, tentu pertanyaanya akan mengarah pada, Pancasila sudah terimplementasi dengan baik atau tidak ?,” cetusnya.

Mengingat saat ini banyak hal yang menyesakan nafas dan bathin warga negara indonesia.

“Dari diskusi yang sebelumnya telah dilaksanakan (Universitas Indonesia dan Sam Ratulangi Manado) ternyata bait lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berbunyi ‘bangunlah jiwanya, bangunlah badannya’ yang terimplementasi hanya bangunlah badannya,” timpalnya.

Bambang juga berpendapat bahwa karakter ke Indonesia-an telah terdeviasi oleh paham Neoliberalisme dan mengalami degradasi yang secara perlahan menuju bangsa liberalis dan kapitalis dengan jargon demokrasi.

“Sementara demokrasi di Indonesia bukan demokrasi yang kita ketahui bersama dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang dalam prosesnya ternyata ‘Badan yang terbangun’ hanya menguntungkan pihak pemilik kapital,” jelasnya.

“Persatuan yang berdasarkan kepada perikemanusiaan yang didasari ketuhanan yang maha esa untuk mewujudkan kerakyatan yang berkhidmat kebijaksaan dalam upaya mencapai keadilan sosial jauh panggang dari api. Hal ini membuat ketimpangan sosial yang semakin meningkat,” sambung dia.

Atas dasar tersebut, Bambang berpandangan bahwa itu semua disebabkan oleh inkonsistensi Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia yang telah diamandemen sebanyak 4 kali, dalam hal ini UUD 2002 tidak selaras dengan Pancasila.

Untuk itu, pihaknya dalam hal ini Forkom TNI/Polri bersama akademisi dari berbagai kampus di 26 Provinsi telah berkomitmen membangun pemikiran bersama untuk berdiskusi dan menemukan jalan keluar.

“Solusi terbaiknya adalah kaji ulang perubahan UUD 1945, bukan amandemen sebagaimana diskursus yang belakangan ini mencuat ke permukaan,” tandasnya.