Foto : Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

JAKARTA, headlinejabar.com

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara.

Haedar hadir bersama para pengurus PP Muhammadiyah, yaitu Ketua-ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, Anwar Abbas, dan Hajriyanto Thohari, Muhadjir Effendy, Sekretaris Umum Abdul Mu’ti, dan Bendahara Umum Suyatno, Senin (13/2/2017).

Kedatangan Haedar bersama rombongan untuk melaporkan bahwa PP Muhammadiyah akan menyelenggarakan kegiatan Sidang Tanwir pada tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2017 di Ambon, Maluku, sekaligus mengharapkan kesediaan Wapres untuk menutup acara tersebut.

“Sidang Tanwir ini sidang tertinggi di bawah muktamar, apabila Wapres berkenan hadir diharapkan dapat bertemu dengan warga Muhammadiyah dari seluruh Indonesia,” tutur Haedar.

Selanjutnya Haedar menyampaikan bahwa pemilihan kota Ambon sebagai tempat kegiatan dilatarbelakangi adanya persoalan kemajemukan, kedaulatan dan keadilan sosial yang terjadi belakangan ini.

“Persoalan-persoalan itu memang menjadi tema kita, sebagaimana pak Wapres sering menyampaikan bahwa persoalan utama kita adalah kesenjangan yang multi aspek. Kemudian juga sekarang kita berhadapan dengan problem gangguan kedaulatan yang berkaitan dengan banyak hal,” lapor Haedar.

Haedar menjelaskan, konteks Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah gerakannya adalah untuk mem-back up tegaknya kedaulatan dan memperkokoh basis masyarakat melalui basis kultural dan alam pikiran masyarakat tentang pentingnya merawat keindonesiaan.

Dalam konteks gerakan, lanjutnya, PP Muhammadiyah sudah melakukannya melalui pemberdayaan masyarakat. Sementara dalam konteks pemerintah diharapkan agar ada kebijakan yang sifatnya lebih progresif terutama terkait hubungan Indonesia ke negara lain agar Indonesia tetap terlihat sebagai negara yang berdaulat.

“Dalam konteks hubungan sosial, kami melihat dua program utama pemerintah yaitu reformasi agraria dan program UMKM. Kami mengharapkan agar lebih progresif lagi dimana Muhammadiyah dengan kekuatan masyarakat dan kekuatan ekonomi yang lain dapat menyangga program ini. Ini menjadi concern kami juga,” tutur Haedar.

Sementara terkait isu-isu keumatan, Haedar menyatakan, PP Muhammadiyah berkomitmen dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi agar bangsa ini kembali produktif dan menghilangkan sikap saling curiga.

Menaggapi hal tersebut Wapres meminta PP Muhammadiyah untuk  terus menjaga kemajuan umat yang berkeadilan.

“Memang banyak masalah ekonomi sosial yang perlu secara serius kita selesaikan bersama-sama.  Kalau masalah utama kesenjangan ini pemerintah sudah bertekad mengurai kesenjangan ketimpangan itu,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, masalah ketimpangan ini berulang setiap 20 tahun yang diawali pada tahun 1974 dimana pada saat itu mobil-mobil buatan Jepang dibakar massa. Kemudian pada tahun 1994 timbul konflik di daerah dan saat ini mulai muncul masalah ketimpangan yang cukup besar.

“Artinya kita secara riil harus menyelesaikannya, afirmatifnya banyak sisi seperti tadi reformasi agraria, kesempatan pemerintahan, bagaimana pendidikan,entrepreneurship, bagaimana besar membantu yang kecil seperti itu. Kita ingin menyelesaikan disamping bagaimana ekonomi kita tumbuh tapi partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Wapres juga mengungkapkan bahwa Indonesia lebih baik bila dibandingkan dengan negara Islam lainnya yang saat ini masih mengalami konflik.

“Kita beruntung, kita tidak perlu chaos, tinggal Asia Tenggara, dan di Timur Tengah tinggal Jordan yang aman. Kita ini karena moderat, maka tidak mempan serangan fisik, tetapi harus waspada terhadap munculnya berita hoax,” tegas Wapres.

Untuk itu Wapres mengimbau perlunya menciptakan keadilan karena masyarakat mudah terpengaruh apabila terjadi ketidakadilan dan apabila ini terjadi maka seluruh rakyat Indonesia akan menjadi korban.

“Yang paling penting adalah bagaimana menjaga umat sampai kebawah, karena membedakan yang benar dan salah sudah tidak jelas lagi. Dalam situasi saat ini, kesalahan yang terorganisir yang akan menang,” pesan Wapres.

Terkait permohonan untuk menutup Sidang Tanwir, Wapres menyatakan kesediaanya selama tidak berbarengan dengan tugas kenegaraan.

Sidang Tanwir merupakan permusyawaratan Muhammadiyah tingkat nasional dengan membahas program strategis muktamar dan isu-isu nasional yang dihadiri pimpinan wilayah Muhammadiyah di 34 provinsi, majelis lembaga, badan tingkat pusat, dan Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia.

Turut mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Pemberdayaan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, serta Tim ahli Sofjan Wanandi dan Azyumardi Azra.

REPORTER : YUSUF STEFANUS
EDITOR : DICKY ZULKIFLY