Foto : Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Executive Director of  United Nations Environment Programme (UNEP) Erik Solheim, di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Rabu (16/12/2016).

JAKARTA, headlinejabar.com

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Executive Director of  United Nations Environment Programme (UNEP) Erik Solheim, di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Rabu (16/12/2016).

Mengawali pertemuan, Solheim menyampaikan apresiasinya terhadap Indonesia dan akan  tetap berkomitmen membantu Indonesia dalam mengimplementasikan hasil-hasil dalam UN General Assembly di New York untuk mengatasi masalah lingkungan, deforestasi, dan perubahan iklim melalui bantuan teknis dan tenaga-tenaga ahli.

Menurut Solheim, dukungan terbesar dunia internasional dalam penanganan masalah lingkungan salah satunya berasal dari sektor swasta. Di Indonesia, UNEP mengarahkan inisiatif ini pada peningkatan peran petani kecil dalam konsep Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF). Jika inisiatif ini berjalan sukses, maka platform yang sama akan diterapkan di berbagai negara lainnya sebagai contoh international best practices.

“International support itu paling efektif bila dikaitkan dengan private companies, apalagi kalau kita lihat perizinan di kawasan hutan, itu (swasta) sudah mencakup hampir 34 juta hektar yang didalamnya terdapat 9 juta hektar lahan gambut,” jelas Solheim.

Kepada Solheim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang hadir mendampingi Wapres  menyampaikan, pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) berasal dari ide Wakil Presiden Jusuf Kalla. Aktivitas utama badan ini adalah pelaksanaan konstruksi infrastruktur dan perawatan ekosistem tanah, termasuk kontrol canal density, peremajaan lahan, dan lainnya.

Selain itu, sambung Siti Nurbaya, Kementerian LHK juga melakukan pengecekan standar kualitas udara setiap tahun di minimal 100 kota di Indonesia dengan sistem dan metodologi yang terus diupdate.

Ia juga menjelaskan, tahun 2017 nanti UNEP akan melaksanakan Global Campaign on Polution untuk mendukung upaya mengatasi berbagai penyakit yang timbul akibat polusi. Isu yang akan diangkat diantaranya masalah sampah plastik di pantai dan laut. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang, Indonesia memiliki masalah banyaknya sampah plastik di pantai dan laut yang berpengaruh pada produksi ikan dan masalah lingkungan maritim lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Wapres mengungkapkan kepeduliannya terhadap masalah global tentang sampah plastik.

“Sebagai contoh, beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri LHK tentang ujicoba penggunaan kantong plastik berbayar terhadap semua gerai modern jaringan Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia). Kita harapkan nantinya, masyarakat akan perlahan-lahan mengurangi penggunaan kantong plastik, karena harus bayar,” jelas Wapres.

Wapres juga berbagi pengalaman terkait kepeduliannya terhadap lingkungan. Ia menerangkan, di masa periode pertamanya menjadi Wapres, telah melakukan program penghapusan penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar memasak pada rumah tangga menjadi penggunaan tabung gas 3kg bersubsidi.

“Sekitar 60 juta rumah tangga sekarang sudah beralih dari menggunakan minyak tanah menjadi pengguna gas 3kg,” imbuh Wapres.

Menurut Wapres, peran penanganan masalah-masalah lingkungan bukanlah semata hanya tanggung jawab negara, namun tanggung jawab bersama. Sektor swasta dan pemerintah harus bekerjasama dalam menurunkan tingkat polusi lingkungan.

“Saya harap UN juga dapat meminta perusahaan-perusahaan besar untuk berpartisipasi dalam melakukan kampanye mengurangi sampah plastik (misalnya),” imbau Wapres.

Pada kesempatan audiensi ini, Solheim mengundang tenaga kerja profesional dan ahli Indonesia untuk berkarya di UNEP, karena saat ini hanya terdapat satu orang tenaga kerja Indonesia dari sekitar 300 pegawai UNEP, padahal dalam 10 tahun terakhir Indonesia menjadi pusat pembahasan penanganan masalah lingkungan.

“Melalui Wapres, saya mengundang warga Indonesia dengan kemampuan keahlian khusus untuk bergabung menjadi staf dan tenaga ahli di UNEP,” tutur Solheim.

Solheim mengatakan banyak negara perlu belajar dari Indonesia, karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara terbaik dalam penanganan masalah lingkungan dan bencana alam. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman, manajemen yang efektif, dan leadership yang baik yang dimiliki Indonesia dalam mengatasi bencana alam.

”Saya merasa bahwa Disaster Management Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia dalam menangani kasus Aceh, Yogyakarta dan yang lainnya,” puji Solheim.

UNEP adalah organisasi utama PBB di bidang lingkungan hidup yang menetapkan agenda lingkungan global, mempromosikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di bidang lingkungan secara koheren. UNEP yang berdiri sebagai hasil dari The United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Conference) pada bulan Juni 1972 memiliki kantor pusat di Nairobi, Kenya. Misi UNEP adalah untuk memberikan kepemimpinan dan mendorong kemitraan dalam kepedulian terhadap lingkungan melalui inspirasi, dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa membahayakan generasi penerus.

Hadir bersama Erik Solheim, Acting Director of Asia Pacific Office Isabelle Louis, dan Senior Programme Officer of REDD Programme Tim Christophersen.

Sementara, selain Menteri LHK, hadir mendampingi Wapres Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja, Dubes RI untuk Kenya merngkap UNEP dan UN-HABITAT Soehardjono Sastromihardjo, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, dan Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto.

Reporter : Yusuf Stefanus

Editor : Dicky Zulkifly