Pemerintah terus bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf, dalam upaya pembebasan empat Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersisa. Presiden meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memfasilitasi pertemuan dengan negara-negara di Asean guna membahas perairan perbatasan yang rentan perompak.
“Pertemuan hari ini membuktikan besarnya komitmen Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan,” demikian disampaikan Menlu Retno pada pertemuan Trilateral antara tiga Menlu serta panglima angkatan bersenjata tiga negara tersebut, Kamis (5/5/2016).
Menlu Retno juga menegaskan, perdamaian, stabilitas dan keamanan tersebut tidak saja memiliki kontribusi langsung terhadap kesejahteraan ekonomi ketiga negara, namun juga bagi Asean.
Pertemuan Trilateral ini dilaksanakan di Gedung Agung Yogyakarta pada 5 Mei 2016, yang dipimpin oleh Menlu RI dan Panglima TNI serta dihadiri oleh Menlu Anifah dan Jenderal Zulkifeli dari Malaysia. Serta Menlu Almendras dan Laksamana Muda Caesar C Taccad dari Filipina.
Pertemuan trilateral merefleksikan komitmen tinggi Indonesia tidak saja terhadap hubungan dekatnya dengan Malaysia dan Filipina, namun juga dalam upaya mengatasi berbagai tantangan.
Diskusi mengenai tantangan keamanan perairan yang dihadapi ketiga negara menjadi perhatian utama dalam pertemuan. Pertemuan menyepakati bahwa ancaman perompakan di laut, penyanderaan, dan kejahatan lintas batas lainnya bila tidak segera diatasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan perdagangan, perniagaan dan kepercayaan terhadap kawasan secara umum.
Menlu RI dalam pernyataannya juga sampaikan bahwa pentingnya Laut Sulu-Sulawesi sebagai alur perairan ekonomi yang strategis belum banyak disadari. Berdasarkan data, setiap tahunnya lebih dari 55 juta metric ton barang dan lebih dari 18 juta orang melintasi perairan tersebut.
Ketiga negara juga memperhatikan meningkatnya penculikan warga sipil yang tidak bersalah oleh kelompok bersenjata, oleh karenanya pertemuan sepakat untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan warga negaranya dalam menjalankan aktivitas di kawasan tersebut.
“Kami belajar dari komunikasi dan kerja sama intensif ketiga negara dalam upaya pembebasan 10 ABK WNI tersandera. Karena itu, kami sepakat untuk perkuat kerja sama dan kolaborasi dalam penanganan tantangan keamanan serta pelaksanaan patroli terkoordinasi di perairan yang menjadi kepentingan bersama,” ujar Menlu RI setelah pertemuan Trilateral dilaksanakan.
Pertemuan juga sepakat untuk meningkatkan koordinasi pemberian bantuan cepat bagi warga dan kapal dalam keadaan bahaya, serta kerja sama pertukaran informasi dan intelijen, termasuk membentuk hotline komunikasi antara ketiga negara untuk meningkatkan koordinasi dalam keadaan darurat dan ancaman keamanan.
Sebelumnya, Presiden RI juga telah menerima courtesy call ketiga Menlu dan Panglima Angkatan Bersenjata di Gedung Agung, Yogyakarta. Dalam courtesy call tersebut, Presiden garis bawahi berbagai tantangan keamanan yang dihadapi ketiga negara, serta tekankan pentingnya langkah bersama hadapi tantangan keamanan.
Presiden juga menegaskan pentingnya memastikan stabilitas dan keamanan serta kepercayaan di kawasan.(*)
