DEPOK, headlinejabar.com

Rencana Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang akan memberhentikan sekitar satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut di tanggapi oleh Walikota Depok Idris Abdul Shomad dengan mengirimkan surat kepada Kementrian Dalam Negeri.

“Kita sudah minta lewat kementrian dalam negeri kepada menpan untuk depok di pertimbangkan agar Depok tidak di kurangi,” jelas Idris, Kamis (9/6/2016).

Menurutnya Kota Depok saat ini masih kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena baru setengahnya saja dari 15 ribu PNS yang saat ini dibutuhkan di Kota Depok untuk melayani 2,1 juta penduduk.

“Sekali lagi saya sudah meminta kepada Menpan, Untuk rasionalisasi karena Depok masih butuh PNS karena baru 50 persen kurang 100 persen di Depok kurang 8000 PNS kalao dari 7800 terus 3000 diambil dengan dalih ijazah SMA,” kata Idrus.

Lebih lanjut Idris menjelaskan kalau memang PNS di Depok teryata di pangkas sebanyak 3000 maka akan berdampak pada sistem kinerja dari PNS itu sendiri.

“Yang jelas kita akan kehilangan tenaga untuk pelayanan terhadap masyarakat dan ini akan mengacaukan suasana pelayanan di kota Depok,” jelas dia.

Saat disinggung awak media terkait surat permohonan kepada Kementerian Walikota mengatakan bahwa ini hanya kekhawatiran dirinya saja. 

“Ini hanya kekhawatiran saya saja karena karena adil itukan tidak harus sama proposional lagi pula kan belanja kita masih sedikit blm melampaui 50 persen multi kultur dan multi etnis serta berbagai masalah di Kota Depok sebagai Kota Transit dan urban ini juga harus menjadi pertimbangan,” papar dia.

Di sampaikan Idris bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi kepada seluruh kinerja PNS yang ada di Kota Depok. “Kita akan evaluasi terhadap PNS yang sering bolos dan tidak produktif,” tutupnya.(*)

Editor : Dicky Zulkifly