Foto : Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Yusuf Stefanus – headlinejabar.com)

BANDUNG, headlinejabar.com

Pemangkasan anggaran yang diputuskan pemerintah sempat menimbulkan sejumlah pertanyaan dari berbagai kalangan. Di hadapan para jurnalis, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk menjelaskan tujuan dari diambilnya langkah tersebut.

“Itu memang harus dilakukan karena kita butuh APBN yang kredibel,” terang Jokowi usai menyosialisasikan kebijakan pengampunan pajak di Hotel Intercontinental Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/8/2016).

Di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu seperti sekarang ini, pemerintah mesti mengambil langkah realistis untuk kembali menata APBN.

“Kalau kita hitung-hitung lagi, kita perkirakan tidak mungkin, ya kita harus realistis. Apa yang dilakukan Bu Menkeu itu sebuah hal yang sangat nalar dan masuk kalkulasi, saya setujui,” tambahnya.

Ditanyakan para jurnalis mengenai komponen biaya apa saja yang mengalami pemangkasan, Presiden menyebut biaya operasional dan perjalanan dinas ialah komponen biaya yang harus diefisiensikan.

“Nanti Bu Menkeu akan menjelaskan,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden telah menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikan dalam rapat kabinet paripurna 3 Agustus 2016 untuk memangkas anggaran belanja negara hingga Rp133,3 triliun.

Saat itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa dirinya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan terus menyisir belanja kementerian lembaga yang bisa dikurangi.(*)

Editor : Dicky Zulkifly