Foto : Dosen dan Pengamat berkumpul untuk membahas rencana pemerintah untuk melakukan reklamasi pantai di teluk benoa dan di DKI Jakarta. Sumber, Istimewa.

DEPOK, headlinejabar.com

Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) sejumlah Dosen dan Pengamat berkumpul untuk membahas rencana pemerintah untuk melakukan reklamasi pantai di teluk benoa dan di DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Saras Dewi, Dosen Filsafat UI menegaskan, bahwa rencana pemerintah untuk melakukan reklamasi dikhawatirnya akan menimbulkan banyak permasalahan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi ekosistem hal tersebut disampaikan Saras saat memaparkan hasil kajiannya.

“Teluk Benoa merupakan kawasan air disini banyak orang tidak paham karena disana hujan saja bisa banjir apalagi di Reklamasi sudah dapat dipastikan seperti apa,” jelasnya, Senin (7/3/2016).

Saras menjelaskan bahwa akan ada dampak serius yang timbul akibat reklamasi pantai hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari seluruh kalangan dan Aktifis lingkungan

“Dari segi ekonomi jelas bahwa para nelayan kecil akan kehilangan mata pencahariannya selain itu ada 8-9 jenis spesies burung yang terancam punah karena benoa merupakan hutan mangrove terbesar dan memiliki fungsi yang banyak baik langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitar khususnya bagi penduduk pesisir,” paparnya

Hal senada juga disampaikan oleh JJ Rizal Pengamat dan sekaligus sejarawan bahwa Reklamasi ini merupakan bentuk dari penjajahan bagi pemilk modal dan sudah seharusnya proyek reklamasi ini ditolak.

“Ini merupakan bahaya nasional dan sudah seharusnya untuk di tolak karena banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya,” terang dia.

JJ menegaskan bahwa gagasan untuk mereklamasi pantai bertentangan dengan nawacita dari Presiden Jokowi dimana pada saat kampanye Jokowi menegaskan untuk menstop membelakangi pantai

“Jokowi sudah lupa dengan janji kampanye nya sendiri dimana untuk tidak membelakangi pantai sekarang yang didepan mata saja dia cuek apalagi yang jauh disana,padahal waktu dia menang diadeklarasi di marunda,” imbuhnya

Reklamasi bukanlah jalan keluar untuk memperbaiki pantai rusak atau kotor. “Reklamsi bukanlah jalan keluarnya kalao mau memperbaiki dengan melakukan restorasi sungai-sungai karena dengan reklamasi maka banyak banyak situs-situs bersejarah akan hilang terlebih lagi budaya betawi pesisir juga akan lenyap,” tutupnya.(yog/dzi)