Presiden : Tidak Boleh Ada Kompromi Untuk Kasus Kebakaran Hutan

Foto : Preaiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya ketegasan hukum dalam menanggulangi kasus kebakaran lahan dan hutan.

JAKARTA, headlinejabar.com.

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan,digelar di Istana Merdeka,data satelit mengungkap bahwa sepanjang 2016,titik api dan luas kebakaran lahan di Indonesia,berkurang cukup signifikan (24/01).

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya ketegasan hukum dalam menanggulangi kasus kebakaran lahan dan hutan.

Baca Juga  Kepada Penyidik KPK, Tuty Jelaskan Soal Kewajiban yang 15 Persen itu

Rakornas pengendalian kebakaran hutan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo,rapat dihadiri kabinet Kerja,kepala daerah,TNI Polri serta pimpinan lembaga terkait.

Dalam laporannya,Menko Polhukam selaku Koordinator penanggulangan Kebakaran hutan memaparkan sejumlah pencapaian pengendalian Karhutla di tahun 2016,diantaranya penurunan jumlah Hot spot atau titik api sebesar 82 % dan penurunan luas lahan kebakaran lahan sebesar lebih dari 400 ribu hektare.

Baca Juga  Ke Ambon, Presiden Bagikan PMT, PKH dan KIS

Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja berbagai elemen dan pihak yang selama ini bahu membahu menanggulangi juga mencegah kebakaran hutan.

“yang keempat, berkaitan dengan aparat hukum. Tegas, Tidak boleh ada kompromi untuk kasus kebakaran hutan. Perusahaan swasta juga, kalo udah betul2 dikasi konsesi , dirawat lahannya, digunakan dengan baik. 2015 ada yg dicabut, dibekukan, diberikan peringatan. Tahun ini gak usah ada peringatan, cabut-cabut aja. Kelima, terus perbaiki tata kelola lahan. Terutama lahan gambut,kata Presiden Joko Widodo.

Baca Juga  Pemprov Jabar Atur Strategi Pengawasan dan Penyekatan Mudik Lebaran

Selain itu,Presiden juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran lahan bergerak lebih dini dalam mendeteksi titik api,juga bersinergi mengantisipasi kebakaran lahan di daerahnya.

REPORTER : YUSUF STEFANUS

EDITOR : DICKY ZULKIFLY