JAKARTA, headlinejabar.com

Adanya isu yang simpang siur tentang sikap pemerintah terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), mendorong Presiden Joko Widodo untuk angkat bicara.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada PKI. “Tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya minta maaf pada PKI,” ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama Keluarga Besar TNI di Plaz‎a Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/6/2016).

‎Presiden menegaskan bahwa dirinya seringkali menegaskan tentang sikap pemerintah ini, baik kepada ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan juga tokoh-tokoh masyarakat. “‘Terutama saat Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya tahun lalu. Tapi ada yang goreng-goreng sehingga muncul isu. Jangan didengarkan. Tidak akan minta maaf pada PKI,” ujar Presiden.‎

‎Lebih lanjut Presiden mengatakan hal yang paling penting adalah bagaimana melangkah ke depan, meski tidak dipungkiri ada masa kelam pada masa lalu.

“Agar menyongsong masa depan lebih baik dan peristiwa tidak terjadi lagi, maka kita harus jadi bangsa yang siap berkompetisi,” kata Presiden.

‎Hal lain yang disampaikan Presiden di hadapan ribuan Prajurit TNI yang menghadiri acara tersebut adalah tentang dipertahankannya satuan teritorial.

“Saya tegaskan, bahwa saya berkeyakinan satuan teritorial itu tetap dan sangat penting dipertahankan keberadaannya sebagai deteksi dini ancaman pada negara kita, NKRI dan gangguan keamanan dalam negeri kita,” ujar Presiden.

Diakui Presiden, ada kajian akademik sebagai masukan dan bahan pertimbangan. “Saya memilih mempertahankan satuan teritorial TNI,” ucap Presiden.

Sebagaimana diketahui, selama ini TNI memiliki satuan teritorial dari pusat hingga ke daerah. Satuan-satuan itu seperti Kodam, Korem, Kodim dan Koramil. Kodam dan Korem berada di ibukota propinsi. Kodim berada di tiap ibu kota kabupaten dan kota. Adapun Koramil, ada di tiap kecamatan.‎(*)

Editor : Dicky Zulkifly