Foto : Presiden Joko Widodo, meradang gara-gara isu tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang terlalu dibesar-besarkan.

KARAWANG, headlinejabar.com 

Presiden Joko Widodo, meradang gara-gara isu tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang terlalu dibesar-besarkan. Jokowi menilai, tidak masuk akal bila TKA ilegal Tiongkok membanjiri Indonesia. 

“Logikanya di mana. Masa, ada warga Tiongkok sampai 10 juta hingga 20 juta dikita,” ujar Jokowi, saat membuka Program Pemagangan Nasional di Karawang, Jumat (23/12/2016).

Menurut Jokowi, yang ada itu warga Tiongkok yang beriwsata. Bukan, untuk bekerja. Apalagi, menjadi TKA ilegal. Justru, Indonesia saat ini sedang membidik turis asal negeri Tirai Bambu tersebut.

Kalau untuk tenaga kerja, lanjut Jokowi, itu tidak mungkin. Sebab, upah di Indonesia jauh lebih kecil dari Tiongkok. Dengan begitu, bila menyikapi suatu permasalahan harus memakai logika. Jangan sampai isu yang dihembuskan meresahkan masyarakat. 

Menurut Jokowi, tenaga kerja asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia, hanya 21 ribu orang. Jumlah tersebut, jauh lebih sedikit dibanding dengan TKI yang bekerja di Malaysia, Arab Saudi dan negara lainnya.

“TKI kita saja di Malaysia lebih dari dua juta, di Arab Saudi lebih dari sejuta,” ujar Jokowi.

Pihaknya ingin, kedepan turis asal Tiongkok bisa masuk ke Indonesia. Totalnya mencapai 10 juta orang. Turis asal Tiongkok ini, lanjut Jokowi, ternyata diperebutkan oleh sejumlah negara. Termasuk, Amerika dan Uni Eropa.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengatakan, sepanjang 2016 ada 673 TKA yang bermasalah. Di antaranya, 587 merupakan TKA ilegal, karena tak punya izin kerja. Sisanya, kasus pelanggaran izin. 

“Mereka, WNA asal Tiongkok, Jepang, Korsel, India dan lainnya,” ujar Hanif.

Menyikapi persoalan membludaknya tenaga kerja asal Tiongkok, Hanif mengaku, tak perlu dirisaukan. Pasalnya, pemerintah tidak akan tinggal diam saja. Bila ada masalah dengan TKA, maka akan langsung disikapi. Apalagi, saat ini kerja sama lintas sektoral sudah terjalin dengan baik.

“Kita sudah tingkatkan pengawasan. Jika ada masalah, maka Imigrasi, kepolisian, disnaker dan lainnya akan langsung bergerak,” jelas dia.

Reporter : Rosad Nurdin
Editor : Dicky Zulkifly