Kepala BKPM, Franky Sibarani mengungkapkan penghargaan ini diberikan bagi Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mampu menyelenggarakan PTSP terbaik di daerahnya. Penghargaan yang dilakukan setiap dua tahun tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong proses deregulasi hingga ke daerah.

“Bapak Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi 1-12, 24 Mei 2016, memberi arahan membentuk gugus tugas Tim Pemantauan Paket Deregulasi yang salah satu tugasnya mengawal pelaksanaan paket deregulasi 1-12 hingga ke daerah,” ujarnya.

Dari data yang dimiliki BKPM, berdasarkan hasil kualifikasi dan ‎penilaian atas penyelenggaraan PTSP 2016, dari total 561 daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, KEK dan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB), tercatat 526 daerah telah membentuk PTSP dan 35 belum membentuk.

“Daerah yang telah membentuk PTSP terdiri dari 34 Provinsi, 385 Kabupaten, 98 Kota, 5 KPBPB dan 4 KEK. Kemudian daerah yang belum membentuk PTSP terdiri 31 kabupaten dan 4 KEK,” jelas Franky.