Foto : Ilustrasi.ISTIMEWA

JAKARTA, headlinejabar.com

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menanggapi terkait banyaknya kepala daerah tersangkut perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Tjahyo menyebut jika selama ini, kepala daerah sudah membuat pakta integritas tentang area rawan korupsi.

“Kalau berkaitan dengan kepala daerah yang terkena OTT kita sulit ya, tergantung pada diri kita sendiri. Padahal di bulan puasa mereka sudah membuat pakta integritas dan saya sudah mengingatkan terus menerus area rawan korupsi,” ujar Tjahyo di Kawasan Istana Negara, Selasa (11/7/2017).

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah pusat untuk menekan angka tipikor di kalangan kepala daerah. Namun tetap saja masih ada yang berani melakukan tindakan tak terpuji tersebut.

KPK berhasil melakukan OTT dari mulai wali kota, bupati bahkan hingga gubernur yang tersandung praktik korupsi. Tak hanya kepala daerah yang melakukan penyelewengan uang negara, pimpinan partai dan anggota legislatif pun tak luput dari KPK.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengiangatkan dalam menggunakan uang anggaran. “Pak presiden juga sudah mengingatkan hati hati jangan gunakan uang anggaran. Ini kan area nya meningkat, tidak hanya masalah perencanaan anggaran, tidak hanya dana hibah bansos, tidak hanya pajak dan retribusi, tapi juga sudah masuk pada ranah masalah mekanisme barang dan jasa, jual beli jabatan fee dari pihak ketiga,” ungkapnya.

Kementerian Dalam Negeri sendiri mendukung langkah yang dilakukan KPK dalam melakukam OTT apalagi yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran. “Yang tahu orang yang lakukan hari ini kan yang bersangkutan itu sendiri KPK memantau dan KPK valid silahkan KPK kalau mau melakukan OTT kami dukung, karena itu salah satu upaya,” katanya.

REPORTER : YUSUF STEFANUS

EDITOR : DICKY ZULKIFLY