Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mempertanyakan anggaran sosialisasi sebesar Rp120 miliar terkait program revolusi mental. Fadli Zon bukan menolak program tersebut. Hanya saja, dari segi mekanisme dan teknis, konsepannya harus jelas.
“Kita ingin apa yang menjadi niat dan cita-cita baik dari revolusi mental, terutama untuk perubahan karakter bangsa ini, perlu kita dukung. Tetapi, konsepnya juga harus jelas. Jangan sampai konsep tidak jelas, nanti implementasi apa lagi,” terang Fadli Zon kepada headlinejabar.com, di sela Forum Pemikiran Mengenai Kebudayaan Nasional Terkait Wacana Revolusi Mental di Kampus Universitas Indonesia (UI) Kota Depok, Senin (2/5/2016).
Program yang kini jadi jargon dari Pemerintahan RI di bawah Presiden Joko Widodo itu, didorong memiliki konsep yang matang. Dari revolusi mental tersebut, kata Fadli, jelas jangan hanya sekedar jargon. Karena menurutnya, revolusi mental mau apa.
“Apakah mental bisa direvolusi? Atau memang revolusi ini arahnya kepada perubahan karakter bangsa. Oleh karenanya, saya memberikan suatu catatan kritis revolusi mental itu mau apa,” kata dia.
Pihaknya membandingkan antara revolusi mental Joko Widodo dengan revolusi Korea Selatan. Dengan kemandirian atau tidak bergantung kepada pihak lain, atau berdiri di atas kaki sendiri dan kerja sama.
“Saya khawatir nanti kalau konsepnya tidak jelas, nanti akan menjadi jargon semata. Anggaran memang relatif, tetapi banyak anggaran revolusi mental untuk iklan saja. Jadi masa revolusi mental pakai iklan. Janganlah, harus ada program yang jelas,” papar Fadli.(*)
