Ist. Deklaransi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) di Indonesia

PURWAKARTA, HeadlineJabar.com
Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Purwakarta Awod Abdulkodir mengaku tetap akan melaksanakan agenda Deklarasi Anti Syiah pada Minggu (15/11/2015) di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Purwakarta.

Pasalnya, sekalipun acara tersebut tidak mendapat izin aparat keamanan Polres Purwakarta dan ditentang sejumlah pihak agenda tersebut akan tetap di gelar.

“Karena prosedurnya tidak harus ada izin. Tapi kami hanya cukup pemberitahuan saja kok,” kata Awod saat dihubungi wartawan, Rabu (11/11/2015).

Seperti diketahui, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Gerakan Pemuda (GP) Anshor Purwakarta mendesak polisi tidak mengeluarkan izin untuk agenda tersebut, karena rawan konflik di kemudian hari.

“Kami harap tidak ada kesalah pahaman mereka yang tidak setuju dengan kami,” tambahnya.

Menurutnya, organisasi yang baru dibentuknya tidak memiliki niat memecah belah warga Purwakarta. Bahkan, mereka mengaku tidak punya niat berbuat anarkis.

“Kami bukan ormas ekstrim atau arogan. Tapi kami punya sopan santun dan berwibawa, yang punya tujuan luruskan aqidah umat,” terangnya.

Karena, ia pun mengklaim diselenggarakannya deklarasi itu punya maksud baik, maka dengan atau tanpa izin polisi, pihaknya tetap akan menggelar deklarasi anti syiah di Purwakarta.

“Kami akan tetap melaksanakan deklarasi Anas tanggal 15 November tersebut dan kami sudah melakukan pemberitahuan pada polisi, dan itu sudah sesuai prosedur,” sambung dia.

Sebelumnya, selain Isnu dan GP Anshor, Kodim 0619 Purwakarta memberikan pendapat agar deklarasi itu tidak dilakukan di Purwakarta karena rawan konflik dan bisa memecah persatuan warga.

“Sebaiknya enggak usah dilakukan. Selama tidak ada aturan tertulis dari negara, tidak bisa diskriminasi orang. Kemudian, saat ini kan ada Majelis Ulama Indonesia (MUI),” kata Komandan Distrik Militer 0619 Purwakarta, Letkol CZI Cahyadi Amperawan pada Senin (9/11).

Ditambah lagi, konflik syiah dan sunni selama ini merupakan konflik timur tengah yang kerap dilanda perpecahan. Kemudian, deklarasi itu justru sekaligus mengundang konflik syiah dan sunni di Purwakarta.

“Makanya, tidak perlu dibawa-bawa kesini. Wong di Purwakarta enggak ada konflik syiah, jadi jangan dibawa-bawa kesini lah,” ujar Cahyadi.

Sama halnya dengan Dandim 0619 Purwakarta, Kapolres Purwakarta AKBP Truno Yudo Wisnu Andiko menerangkan kalau pihaknya tidak memberikan izin agenda itu karena diakui itu rawan konflik.

“Kami hanya merekomendasikan agar deklarasi itu dikembalikan lagi saja kepada para Majelis Ulama Indonesia (MUI),” tegasnya.(ays)