Pusat Perkantoran Pemprov Jabar Gedung Sate

JAKARTA, HeadlineJabar.com
Opini perubahan nama daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan mulai menghangat. Para tokoh masyarakat Jawa Barat pun sudah mendesak pemerintah pusat untuk penggantian nama provinsi yang bepusat pemerintahan di Gedung Sate ini.

Bukan tanpa alasan, nama Provinsi Jawa Barat sejauh ini dinilai tidak mengindentikkan sejarah Pasundan. Secara akademis, sejak tahun 2003 hingga saat ini prestasi pendidikan di Jawa Barat terus menurun. Yang bertahan hanya posisi kemiskinan saja di rangking 15.

“Ini mengapa terjadi, karena orang Pasundan telah kehilangan jati dirinya, dibanding daerah lain seperti Banten, ‎Papua Barat, NAD, dan lainnya,” kata Prof Asep Syaifuddin saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, belum lama ini.

‎Perubahan nama Pasundan ini, mendapat tanggapan positif dari Menteri Yuddy. Aspirasi perubahan nama tersebut ada dasar hukumnya yaitu sesuai Permendagri No 30/2012, UU Otda 32/2004 jo UU 23/2014. Hanya saja, perubahan nama Jabar ini belum terlalu kuat sehingga perlu diangkat lagi dalam diskusi-diskusi agar gaungnya lebih besar.

“Perubahan nama Jabar karena dinilai tidak mengindentikkan sejarah sah-sah saja. Hanya saja ‎harus ada tinjauan akademisnya, surat gubernur kepada DPRD provinsi, surat bupati/walikota kepada DPRD kabupaten atau kota,” terangnya.

Secara pribadi, Yuddy mendukung perubahan nama Provinsi Jawa Barat. Hanya saja menurut dia, nama Jabar harus tetap melekat. “Bisa saja jadi Provinsi Sunda-Jabar, Pasundan-Jabar, Parahiyangan-Jabar,” ucapnya.‎(jpnn/dzi)