Foto : Selama dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, terus berkomitmen tentang program pemasangan listrik gratis untuk warga miskin.(Redaksi)

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Program elektrifikasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sudah mencapai 99 persen. Akhir tahun ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mencanangkan agar program tersebut dapat mencapai 100 persen dengan indikator seluruh rumah di Purwakarta teraliri listrik tanpa kecuali.

Tetapi nampaknya salah satu program unggulan di kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat ini bukanlah tanpa kendala. Peraturan baru PLN yang mengharuskan calon pelanggan yang berasal dari masyarakat miskin memiliki Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), menyumbang kendala yang sangat mengganggu pencanangan program ini.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyarankan DPRD Purwakarta menemui pihak PLN wilayah Jawa Barat agar permasalah pelik ini dapat segera terselesaikan. Bupati yang akrab disapa Kang Dedi tersebut menilai elektrifikasi adalah program pro rakyat yang seyogianya tak boleh dihalangi oleh peraturan administratif yang menyulitkan.

“Problemnya PLN tidak lagi melayani pemasangan instalasi listrik dengan kapasitas di bawah 900 watt. Kalau ada pengajuan dengan kriteria seperti ini, maka masyarakat harus melampirkan Kartu Indonesia Sejahtera. Nah, persoalannya pembangunan di Purwakarta kan tidak menjadikan kartu tersebut sebagai salah satu kriteria, padahal anggaran di kita cukup untuk membuat elektrifikasi 100 persen pada akhir tahun ini. Mohonlah anggota DPRD bisa bicara pada PLN,” jelas Dedi, Kamis (4/8/2016) di rumah dinasnya Jl Gandanegara No25 Purwakarta.

Selama dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta terus berkomitmen tentang program pemasangan listrik gratis untuk warga miskin. Dari 100 ribu kepala keluarga yang pada tahun 2008 tidak memiliki listrik, kini hanya tersisa empat ribu kepala keluarga saja. Jumlah sisa tersebut terpusat di daerah Cirata dan Jatiluhur yang justru terkenal sebagai daerah penghasil listrik untuk wilayah Jawa-Bali.

“Ini seperti mimpi sebenarnya, wilayah penghasil listrik kok masyarakat sekitarnya tidak teraliri listrik. Ironi ini kami coba dorong menjadi harmoni dengan program pemasangan listrik gratis,” kata Dedi.

Keluhan yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purwakarta Akun Kurniadi. Dia mengaku sudah menganggarkan Rp12 miliar untuk 4500 kepala keluarga di Kabupaten Purwakarta yang belum memiliki instalasi listrik di rumahnya. Anggaran ini terancam tidak terserap karena peraturan mendadak dan sangat spesifik yakni calon pelanggan yang akan memasang instalasi di bawah 900 watt harus memiliki Kartu Indonesia Sejahtera.

“Tidak semua warga miskin memiliki kartu tersebut, pengurusannya kan langsung ditangani pemerintah pusat. Kami bingung mengkoordinasikan ini. Padahal program ini sudah kami jalankan selama 10 tahun terakhir,”  keluh Akun.(*)

Editor : Dicky Zulkifly