Foto: Dedi Mulyadi Tegaskan Fasilitas Negara Harus Maksimal untuk Penanggulangan Bencana

BANDUNG, headlinejabar.com

Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait penggunaan fasilitas Negara. Menurut dia, fasilitas tersebut harus maksimal digunakan untuk kemanusiaan terutama penanggulangan bencana.

Hal itu disampaikan Mantan Bupati Purwakarta tersebut di Kantor DPD Golkar Jawa Barat. Tepatnya, di Jalan Maskumambang No 02, Kota Bandung, Senin (1/10/2018).

“Justru seluruh komponen Negara harus bekerja secara optimal. Mereka tidak boleh terganggu atau bahkan terhalang opini apapun. Fokus saja, biarkan halangan opini itu dinilai oleh publik,” katanya.

Menurut dia, instrumen Negara seperti TNI, POLRI dan BNPB memiliki kemampuan fasilitas dan jaringan yang memadai. Seluruhnya, kata dia, dapat memberikan harapan bagi penyelesaian penanggulangan bencana di sebuah wilayah.

“Semuanya bergerak di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Hari ini ini presiden kita ya Pak Joko Widodo. Maka, menjadi salah satu tugas presiden untuk menggunakan fasilitas Negara,” ujarnya.

Sebaliknya, Dedi menilai, jika fasilitas dan jaringan milik Negara tidak digunakan, dapat berimplikasi buruk. Pasalnya, penderitaan yang didera para korban bencana tidak bisa tertangani dengan baik.

“Gak bisa kalau gak pakai fasilitas Negara. Itu tidak bisa dihindarkan karena amanat konstitusi kan begitu. Para korban bencana itu warga negara yang berhak mendapat perlindungan dari negara,” tuturnya.

Hentikan Politisasi Bencana

Dedi mengimbau kepada semua pihak agar tidak mengaitkan peristiwa bencana ke dalam ranah politik. Kecepatan Negara dalam merespon peristiwa tersebut harus diapresiasi.

“Tidak boleh kemudian kita sibuk bicara dampak elektoral bagi seseorang saat bencana begini. Eh, itu manusia loh yang butuh pertolongan, nyawa urusannya,” katanya.

Politisasi bencana menurut dia merupakan bentuk sikap yang tidak beretika dan jauh dari nilai moral. Pola kerjasama yang baik sebagai bangsa menurut dia jauh lebih memiliki urgensi untuk dilakukan.

“Kalau misalnya darurat perang bagaimana?. Masih bicara dampak elektoral?. Kalau komando perang dianggap meningkatkan dampak elektoral. Hentikan politisasi bencana. Toh, Presiden RI Tahun 2019 nanti sudah ada garis takdirnya,” tuturnya. (rls/eka)