Salah satu kebijakan dari Pemerintah pusat yang ingin memajukan pedesaan yaitu dengan menggelontorkan dana untuk memajukan pedesaan nampaknya bukan lagi sebuah wacana. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Poltik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat mengelar kuliah umum di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (20/04/2016).
Luhut menegaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang giatnya untuk memajukan kesejahteraan desa dan proses pengucuran dana menjadi perhatian dari Presiden Jokowi.
“Dana desa merupakan program dari Presiden Jokowi untuk membuat pemerataan di daerah,” jelasnya.
Tidak tanggung-tanggung dana yang digelontorkan Pemerintah Pusat dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan, karena pedesaan merupakan ujung tombak dari sebuah kota.
“Seperti kita ketahui dana desa sebesar Rp 590 Triliun rupiah,merupakan dana untuk lima tahun,dana tersebut akan digelontorkan untuk 74.752 desa diharapkan ekonomi di pedesaan dapat berjalan,” tegasnya.
Lanjut Luhut pihaknya dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa melibatkan unsur TNI. Hal tersebut dilakukan karena menurutnya keterlibatan TNI dalam fungsi pengawasan dana desa dinilai lebih efektif.
“Pengawasannya di lakukan secara struktural presiden juga memerintahkan untuk babinsa dan babinkamtibmas untuk melakukan pengawasan dan kelihatannya pengawasan tersebut bisa berjalan,” paparnya.(*)
