Sejumlah pengacara membentuk wadah untuk mengawal proses demokrasi yang berlandakan keadilan yaitu Advokat Pengawal Demokrasi Indonesia (APDI) guna mencegah kriminalisasi dan pembunuhan karakter bagi bakal calon kepala daerah jelang pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.
APDI yang diketuai oleh advokat ternama Otto Hasibuan dan mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI akan bersifat independen. “Karena kami prihatin dengan kasus kriminalisasi terhadap kepala daerah,” kata Otto Hasibuan, Selasa (29/3/2016).
Praktik kriminalisasi dan pembunuhan karakter merupakan tren politik lokal di berbagai daerah. Otto menyebut dalam 200 kasus yang ditangani oleh rekannya, salah satunya bernama Chairul Huda dari Sumatera Utara, hampir sebagian besar memiliki unsur kriminalisasi dan pembunuhan karakter terkait dengan pilkada.
Pilgub DKI, APDI secara khusus menyoroti indikasi praktik kriminalisasi dan pembunuhan karakter kepada calon kepala daerah jelang pemilihan gubernur di DKI Jakarta.
“Kami mengawal pilkada di seluruh Indonesia. Namun, momentumnya dimulai di Jakarta. Peran kami mengecek dan mengawal dalam pilkada di Jakarta ada kasus kriminalisasi atau tidak,”jelas Otto Hasibuan.
Otto mencontohkan pernyataannya dengan kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus sewa lahan sukarelawan independen yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Terkait dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Maret menegaskan bahwa pengusutan pembelian lahan di sekitar RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare masih dalam tahap penyelidikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta keterangan kepada sekitar 30 orang yang berasal dari pihak RS Sumber Waras maupun dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelidikan yang masih berjalan.
Kasus lainnya adalah lahan kantor sekretariat Teman Ahok sebagai sukarelawan pendukung Basuki yang sempat dipermasalahkan.
Seandainya kasus-kasus tersebut benar, menurut Otto, harus segera diproses agar transparan dan jangan terjadi kriminalisasi. APDI ingin memastikan semua calon kepala daerah berkompetisi secara adil.
“Betulkah melanggar hukum atau tidak? Kalau tidak, sekarang juga hentikan. Peran APDI membuat kasus tersebut transparan sehingga tidak ada penegak hukum dan oknum yang ‘kucing-kucingan’. Ini bukan persoalan dukung mendukung, melainkan agar semua bisa mencalonkan,” kata Otto saat ditemui di kantornya di Jl Gajah Mada Komp Duta Merlin.
APDI berharap dapat bertemu dengan Ahok untuk menanyakan kasus yang dituduhkan tersebut, seperti kasus Sumber Waras yang simpang siur karena data-datanya yang berbeda.
“Walaupun kami bukan hakim penentu, kami bisa serukan rekomendasi kepada KPK dan rakyat bagaimana seharusnya menangani kasus tersebut. Kalau cukup diproses hukum, silakan. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan menunda-nunda,” ucap Otto.
Selain itu, Otto juga tidak memungkiri bahwa dalam menjalankan tugasnya, APDI akan dianggap seolah-olah memihak salah satu calon kepala daerah.
Menurut dia, hal tersebut sudah merupakan konsekuensi logis dari praktik hukum oleh advokat yang memang membela sepihak. “Kami mengerti pasti ada keberpihakan. Akan tetapi, yang kami utamakan adalah keadilannya, kami menjunjung aspek keadilannya,” ucap Otto.
Pemilihan gubernur di DKI Jakarta menjadi sorotan nasional karena menimbulkan polemik beberapa bulan sebelum tahapan awal pemilihan.(ysf/dzi)
