PURWAKARTA, headlinejabar.com

Menyusul pemberlakuan PPKM Darurat yang akan dimulai pada Sabtu 3 Juli 2021. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengajukan permohonan maaf kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purwakarta. Pasalnya, pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat ini akan berimbas secara langsung kepada masyarakat.

“Permohonan maaf saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta, yang merasa terganggu dengan pelaksanaan PPKM Darurat ini,” kata Anne melalui akun medsos pribadinya @anneratna82, Jumat (2/7/2021).

Ambu Anne menyebut, penerapan PPKM secara darurat ini dilakukan sesuai instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis (1/7/2021), karena dalam penyebaran kasus Covid-19 di sejumlah wilayah khususnya di Kabupaten Purwakarta mengalami lonjakan serta terdapatnya varian baru Covid-19 di Purwakarta.

“PPKM darurat ini diterapkan mulai tanggal 3 Juli – 20 Juli 2021 sesuai instruksi dari Bapak Presiden RI beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan karena melonjaknya kasus Covid-19 dengan varian baru,” ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya pemberlakuan PPKM darurat di Kabupaten Purwakarta ini dalam segi penyebaran Covid-19 dapat menurun, lanjut Anne untuk situasi penyebaran Covid-19 di Purwakarta masih terbilang tinggi.

“Semoga ikhtiar ini dapat menurunkan kasus terkonfirmasi positif dan menurunkan BOR (Bed Occupancy Rate) di rumah sakit, hingga menurunkan angka kematian akibat Covid-19,” tuturnya.

Ia mengajak seluruh unsur masyarakat Purwakarta untuk bahu-membahu melaksanakan prokes Covid-19 agar kita tetap sehat dan keluarga terhindar dari penyebaran Covid-19.

“Jangan lupa selalu berdo’a semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ini dari muka bumi,” tambahnya.

Sobari (30) warga Purwakarta mengaku tidak mempermasalahkan terkait adanya penerapan PPKM Darurat di kota tempati tinggalnya. Terpenting, bagi Sobari, Purwakarta berhasil memerangi Covid-19 dan kembali pulih seperti biasanya.

“Hanya beberapa saja mungkin yang harus menjadi catatan bagi Pemkab Purwakarta. Soal nasib para pedagang kecil dan antisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19 ini,” kata Sobari.

Untuk PPKM Darurat di Kabupaten Purwakarta sendiri, akan mulai di terapkan pada tanggal 3 sampai 29 Juli 2021. Hal itu mengacu kepada keputusan pemerintah yang telah secara resmi menetapkan PPKM darurat yang berlangsung selama dua pekan.

Adapun beberapa kebijakan penting yang diambil Presiden RI Jokowi terkait hal tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, diantaranya 100 persen WFH untuk sektor non essensial seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring, untuk sektor essensial berlaku 50 persen maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan, serta untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum WFO dengan protokol kesehatan.

Untuk seperti supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

Akan tetapi untuk pusat perbelanjaan seperti mal dan sejenisnya ditutup. Restoran dan rumah makan hanya menerima delivery atau take away. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.

Untuk tempat ibadah ditutup untuk sementara, serta fasilitas umum lainnya seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya juga ditutup sementara.

Kegiatan seni budaya olahraga dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan juga ditutup sementara, transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Lalu, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat. Pelaku perjalanan yang menggunakan roda transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis 1, dan PCR H-2 untuk pesawat, serta antigen H-1 untuk roda transportasi jarak jauh lainnya.

Pemerintah daerah melalui Satpol PP serta TNI dan Polri agar selalu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat.

Selain itu, penguatan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) agar terus diterapkan, serta pencapaian target vaksinasi sebesar 70 persen dari total populasi pada kota kabupaten prioritas paling lambat pada bulan Agustus 2021. Diharapkan langkah ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan penyebaran Covid-19 segera berakhir.(dik)