APBD Purwakarta Cover Jaminan Kesehatan 54.086 Warga

Foto : Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika melaunching Jampis melalui Program JKN-KIS di Desa Sindangpanon, Bojong Purwakarta, Rabu (13/3/2019).

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mencover 54.086 warga termasuk tiga ribu marebot masjid melalui Keluarga Penerima jaminan kesehatan Jaminan Kesehatan Purwakarta Istimewa (Jampis).

Jaminan kesehatan Jampis bersumber dari alokasi APBD Kabupaten Purwakarta melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, merupakan bentuk ikhtiar Bupati Purwakarta bersama Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
 
“Program ini untuk mengcover seluruh  warga Purwakarta yang kurang mampu termasuk marebot masjid, karena mereka harus mendapatkan perhatian terutama dalam pelayanan kesehatan,” ujar Bupati yang biasa disapa dengan Ambu Anne, dalam  Launching Keluarga Penerima Jampis melalui Program JKN-KIS yang dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Gempungan, di Desa Sindangpanon, Bojong Purwakarta, Rabu (13/3/2019).
 
Anne pun menargetkan Universal Health Coverage (UHC) atau jangkauan jaminan kesehatan terus meningkat, terutama untuk masyarakat kurang mampu. Bahkan dirinya memiliki target 100 persen UHC.

Baca Juga  14 Orang Sembuh dari Covid-19 di Purwakarta

Sedangkan untuk warga Purwakarta, baru 83 persen  yang baru mengikuti program BPJS atau 767.917 jiwa dari 923.846 jiwa penduduk Purwakarta. Data tersebut merupakan data campuran baik yang dicover oleh pemerintah daerah, yang dicover perusahaan, mandiri, PNS dan lainnya.
 
“Ada 17 persen yang belum tercover untuk jaminan kesehatan. Kita Target untuk UHC harus 100 persen sesuai dengan inpress harus 100 persen,” ujar Anne.
 
Selain menargetkan 100 persen UHC, Anne pun mengingatkan khususnya Dinas Kesehatan untuk terus melakukan cek dan ricek masyarakat yang menjadi prioritas, termasuk marebot. Sehingga program tersebut bisa tepat sasaran.
 
“Inginkan tepat sasaran jadi verifikasi data harus benar dan sesuai prioritas,” kata Anne.
 
Sedangkan menurut Kepala BPJS Kesehatan cabang Kabupaten Purwakarta, Adiwan Qodar menuturkan walaupun belum seluruh warga Purwakarta memiliki jaminan kesehatan, tetapi cakupan Universal Health Coverage (UHC) bisa terwujud. Apalagi ada komitmen dan partisipasi Pemkab Purwakarta dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.
 
“Kami berharap seluruh masyarakat bisa didaftarkan karena Purwakarta salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki komitmen dalam program jaminan kesehatan bagi warganya,” ujar Adiawan di tempat yang sama.(rls/dik)

Baca Juga  Covid-19 Purwakarta: ODP 162, PDP 25, Positif 4