Sekda Purwakarta, Fadil Karsoma

Bupati Purwakarta Didorong Segera Tetapkan Jabatan Kadisdikpora Definitif

PURWAKARTA, HeadlineJabar.com Setelah sebelumnya merangkap jabatan selaku pejabat sementara (PJs) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), kini Sekda Purwakarta Fadil Karsoma merangkap jabatan PJs Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Purwakarta.

Atas kebijakan mutasi ini, Forum Masyarakat Purwakarta (Formata) mendorong agar Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi segera merekomendasikan pejabat definitif Kadis. Hal ini mesti segera dilakukan guna kefungsian dinas selaku kuasa pengelola anggaran, eksekutor pelayanan masyarakat, pelaksana program dan ketentuan lain bisa berjalan dengan normal.

“Bupati diharapkan dapat segera menentukan Kadisdikpora definitif. Ini karena kewenangan dan kebijakan PLt, PJs serta PLh kebijakannya terbatas jika ditinjau secara undang-undang,” jelas Ketua I Formata Awod Abdul Ghadir, Selasa (25/08/2015).

Kondisi ini dinilanya sebagai bukti kelemahan Pemkab Purwakarta dalam rencana pelaksanaan mutasi. Selain sering terlihat tidak siap dan tanpa konsepan matang, hal ini akan berdampak pada kelangsungan roda pemerintahan di Purwakarta. 

“Yang namanya akan ada mutasi harus sudah siap pengantinya. Padahal, kami mendengar bahwa calon Kadisdikpora sudah ada di tangan bupati. Tapi mengapa tidak segera diumumkan,” singgung Awod.

Sejauh ini Formata melihat, di Purwakarta keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak berfungsi maksimal. Sehingga, tidak ada proses yang selayaknya dilakukan Pemda. Imbasnya, kualitas aparatur sipil negara di Purwakarta patut dipertanyakan.

“Bila melihat angaran kepegawaian dan aparatur pemerintah bukan jumlah yang sedikit. Terhitung puluhan miliar. Anggaran sebesar itu perlu diaudit khusus bila tdak terealisasi dengan efektif. Bahkan diduga banyak keganjilan-keganjilan dalam pelaksanaannya dan terindikasi banyak kebocoran,” ungkap Awod.

Di sisi lain, Bupati Purwakarta dalam hal mutasi tidak mesti hanya sebatas dilandasi kepentingan politik. Karena yang namanya upaya penyegaran jabatan kepegawaian itu, perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas dan etos kerja. 

“Termasuk bagi dinas-dinas yang menjadi catatan dan mendapat temuan-temuan BPK seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Disnaker sampai Sekda perlu ditinjau. Atau jangan-jangan ada ‘faktor x’ terhadap dinas-dinas tersebut,” beber Awod menutup.(dzi)