Foto : Proses audiensi aduan warga di DPRD Purwakarta.

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Perwakilan warga Kampung Sampih asal Desa Cibinong dan Desa Kembang Kuning mengadu ke DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terkait penolakan relokasi, Selasa (25/10/2016). Warga menolak relokasi dengan dalih kebijakan penghijauan.

Mereka datang sebanyak 36 orang tak lain pemilik warung yang akan direlokasi. Mereka mengadu untuk tidak direlokasi tempat usaha di lahan PJT II.

“Kami mendengar akan ada penertiban oleh PJT II. Kami mohon bantuan dan perlindungan kepada bapa dewan,” ujar Mukim warga Kampung Sampih.

Anggota Komisi II DPRD Purwakarta Budi Sopandi Muplih menilai, ada aturan menyikapi penggusuran.

“Kami lihat lahannya punya siapa. Lahan tersebut milik PJT II. Kami ingin tahu legelitas bapak ibu bermukim di sana. Apakah sudah ada izin dari pihak PJT II atau belum,” ujar Budi.

Salah seorang warga lain, Nirmala (41) menuturkan, setiap tahun membayar retribusi. “Waktu itu ada program, dan surat usaha itu ada di bank, itu satu buku,” ujar Nirmala.

Budi meminta bukti pembayaran dimaksud. “Kami minta data semua, dan bukti pembayaran pajak, dan perjanjian kontraknya, kalau memang yang aslinya ada di bank kopiannya saja,” ujar Budi

Dewi (35) mengaku berasal dari Kebumen, dan sudah lama tinggal di Purwakarta sejak 2005.

“Apakah pemerintah lebih penting penghijauan, apakah tidak mementingkan kami. Anak-anak kami, dengan usaha kecil untuk menghidupi kami, juga suami kami yang sudah lama sakit-sakitan,” pesan dia.

Anggota Komisi IV Sutisna menilai, persoalan ini wewenang komisi II. Sementata perizinan masuk komisi I.

“Dan teman-teman dalam sejarah replublik tidak ada yang namanya penggusuran. Apalagi menyangkut berbicara manusia,” ujar Tisna.

Reporter : Rosad Nurdin
Editor : Dicky Zulkifly