PURWAKARTA, headlinejabar.com

Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, rupanya masih ada sedikit kekurangan. Purwakarta masih kekurangan tenaga pengawas pembangunan.

Tenaga pengawas pembangunan selama ini bertugas pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Purwakarta.

“Karena kurang tenaga pengawas, setiap membangun selalu ada masalah. Jumlah pengawas harus ditambah, yang disiplin,” kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir TA 2016, Jumat (31/3/2017).

Minimnya tenaga teknis pengawas pembangunan disebabkan karena tidak semua pihak bersedia. Jabatan ini bisa dibilang bukan pekerjaan yang diidamkan.

“Karena susah. Tinggal kemauan saja. Rata-rata orang mengawasi itu tidak mau. Kebanyakan sudah selesai baru ngawasi. Lalu bikin surat pengaduan tekait pengawasannya,” terang Dedi.

Rekrutmen tenaga teknis pengawas sendiri, tergantung pada kemampuan anggaran. Semakin besar anggarannya, semakin banyak tenaga yang dibutuhkan. Pengawas bisa diambil dari tenaga konsultan. 

“Yang paling utama itu DPRD juga kan bisa. Membuat mitra kerja. Misalnya mitra kerja dengan SMA, atau kejuruan. Nah itu bisa mengawasi, gampang,” 

Bupati Dedi turut mengkitik mengenai desain pembangunan yang masih lemah. Ini berkenaan dengan pembuatan detail engineering design (DED) yang dilakukan serentak. Sehingga kualitasnya tidak maksimal.

“Ini harus dirancang. Tata bangunannya juga lemah. Pada penindakan masalah IMB salah satunya. IMB itu kan untuk memberikan izin layak atau tidak dengan lingkungan. Harus dibenahi,” lanjut Dedi.

Di samping lemahnya perencanaan,  pemeliharaan fisik harus ditingkatkan. Hal ini guna mewujudkan realisasi pembangunan berkualitas sumber anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten.

EDITOR : DICKY ZULKIFLY