Foto : Baliho Ketua DPRD Bandung Barat AA Umbara Sutisna di bilangan Jalan Raya Padalarang. Terkait baliho, Sekretariat DPRD Bandung Barat melelang pengadaan media publikasi baliho 50 anggota dewan.

BANDUNG BARAT, headlinejabar.com

Proyek pengadaan media publikasi baliho pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, diduga mangkrak.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) lelang, berencana melayangkan teguran terhadap perusahaan pihak ketiga (pengembang, red). Teguran bakal dilayangkan terkait tidak adanya realisasi kegiatan.

“Setelah ada pemenangnya, sampai sekarang belum dilaksanakan. Anggarannya belum dicairkan. Deadlinennya 30 hari sejak pemenang lelang diumumkan, atau 15 Desember 2016. Sudah kelewat,” kata PPK lelang, Virgilio Do Carmo kepada headlinejabar.com, Kamis (22/12/2016).

Mulanya, lelang proyek baliho 50 anggota legislatif (aleg) Bandung Barat ini untuk dipasang di seluruh desa yang ada. Total, sedikitnya ada 165 desa di Bandung Barat.

Dalam lelang, nilai pagu paket tercantum Rp1.343.100.000. Saat ini status lelang sudah selesai. Akan tetapi, baliho tersebut belum dapat dijumpai di desa-desa tersebut.

“Justru itu kita akan tegur. Sampai sekarang belum ada progres baik dari konsultan. Teguran baru rencana akan dilayangkan,” lanjut Kasubag Pengkajian Hukum dan Produk DPRD Bandung Barat yang biasa disapa Marco ini.

Di dalam informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bandung Barat tercantum pemenang lelang PT Global Mitra Proteksindo. Dengan harga penawaran yang sama dengan harga terkoreksi, yaitu sebesar Rp1.316.397.700. Penandatanganan kontrak oleh kontraktor pemenang lelang dilaksanakan pada 15-17 November 2016 lalu.

“Direncanakan setiap anggota dewan memasang satu titik baliho persatu desa. Di Bandung Barat ada 165 desa. Tapi sampai sekarang kan belum ada progres, anggarannya kan belum dicairkan,” ujar Marco.

Dipastikan, jika tidak ada progres sama sekali, proyek pengadaan lelang baliho ini bakal jadi biang masalah. Atau paling tidak, salah satu pagu paket anggaran APBD Bandung Barat tahun 2016 tak terserap.

“Pelaksanaan tahun sekarang. Kalau lewat tahun sekarang kan, sudah nggak bisa,” kata Marco.

Tentu dari segi mekanisme pencairan anggaran tak bisa dilakukan semena-mena. “Kegiatan harus terealisasi dulu dan dinyatakan selesai. Sampai sekarang belum terlihat progresnya,” tegas dia.

Sebagai PPK, Marco menyayangkan sikap pihak ketiga yang keluar dari komitmen. “Bukan dari segi DPRD-nya, karena saya bukan anggota dewan. Tapi mengenai prosedurnya, aturan dan perjanjiannya. Dilaksanakan atau tidak. Jelas menyayangkan,” tutup dia.

Dicky Zulkifly