Foto : Ilustrasi.(Istimewa)

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Pakar Kebijakan Publik Leo Agustino menilai, penundaan dana alokasi umum (DAU) pada Provinsi Jawa Barat dan beberapa kabupaten kota menunjukkan lemahnya tata  kelola pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

Selain Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kabupaten yang ditunda DAU-nya dari bulan September hingga Desember antara lain Kabupaten Bekasi, Garut, Karawang, dan beberapa lainnya. Sementara Kota-Kota yang ditunda antara lain Kota Bandung, Depok, Bogor, dan beberapa lagi lainnya.

“Pengumuman Menkeu tersebut, menurut saya, cukup mengejutkan karena beberapa kabupaten kota yang disebutkan adalah daerah yang selalu diberitakan secara positif oleh media, seperti Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Karawang misalnya,” papar Leo Agustino, Jumat (26/8/2016).

Baca Juga : Purwakarta tak Terkena Kebijakan Penundaan Transfer DAU

Realitas ini bagi Leo menggambarkan popularitas daerah atau kepala daerah tidak selalu berkorelasi dengan pengelolaan pemerintahan yang baik. Malah boleh jadi popularitas kerap digunakan untuk menutupi kelemahan tata kelola pemerintahan yg dipimpinnya.

“Inilah yang dimaksud kelemahan populisme dalam pemerintahan,” papar dia.

Dosen Universitas Tirtayasa, Banten ini beranggapan, penundaan DAU juga boleh jadi disebabkan oleh laporan keuangan yang tidak baik dan banyak uang daerah yang mengendap di bank. Artinya, ada DAU yang tidak perform padahal tugas pemerintah daerah adalah memberikan katana pada warga.

“Jika dana tidak perform, maka pembangunan daerah juga akan terkendala. Tapi kasus Purwakarta agak berbeda. Meski ia popular, tetapi ia juga cukup cakap dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Leo.(*)

Editor : Dicky Zulkifly