Foto : Ist.

DEPOK, headlinejabar.com

Pengamat Kebijakan Publik Dr Ir Achmad Nasir Biasane MSi meminta anggara sekretariat DPRD Kota Depok diaudit. DPRD dinilai tidak profesional dalam menunjuk pihak ketiga untuk melakukan perawatan gedung.

“Ini hal yang sangat luar biasa, karena kita tahu anggaran untuk perwatan itu ada, jadi dikemanakan. Kalau sudah begini, maka bagian rumah tangga harus diaudit dan diminta bertanggung jawab karena menunjuk pihak ketiga yang bekerja secara tidak profesional,” tegas Nasir, Senin (3/9/2018).

Walikota harus segera mengambil langkah membuat building manajemen terkait dengan pemeliharaan aset. Ini penting menyangkut anggaran yang seharusnya bisa maksimal dipergunakan untuk melakukan perawatan seluruh aset DPRD.

“Buat aturan main yang jelas lah karena kan membangun itu lebih mahal dari pada melakuan perawatan. Jadi harus benar-benar dijaga,” tegas Nasir.

DPRD Kota Depok disorot tidak memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan gedung. Di HUT Kota Depok ke-19 warga mengeluh, kamar mandi yang berada di basement DPRD tidak berfungsi.

“Saya bingung harus pakai toilet yang mana. Saya kan hanya warga biasa dan dikasih tahu toilet cuma di bawah,” Kata Siti salah satu warga yang hadir dalam acara HUT Kota Depok ke-19.(yop/dik)