Pemkab Purwakarta Menuju Good Governance dan Clean Government
Foto : Pemkab Purwakarta Launching Aplikasi SIMDA Perencanaan (E-Planning)
Launching Aplikasi SIMDA Perencanaan (E-Planning)
PURWAKARTA, headlinejabar.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta berupaya menuju pemerintahan yang good governance dan clean government.
Pemkab resmi melaunching aplikasi SIMDA perencanaan (E-Planning) yang mulai digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Purwakarta 2019.
“Pemkab Purwakarta mulai menerapkan pengintegrasian E-Planning pada tahun 2019. Langkah pengintegrasian ini berangkat dari kebutuhan Kabupaten Purwakarta dalam proses perencanaan dan penganggaran,” ujar Kepala Bappeda Purwakarta Aep Durrohman saat acara launching E-Planning di Aula Janaka Pemkab Purwakarta, Kamis (11/04/2019).
Dengan diterapkannya e-planning ini diharapkan berdampak pada tertibnya penyusunan dokumen perencanaan secara berjenjang serta penyusunannya memenuhi semua aspek yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama aspek, kecepatan waktu dan substansi.
“E-Planning juga akan diintegrasikan dengan e budgeting sehinggga database perencanaan dan penganggaran menjadi hanya satu data sehingga memudahkan dalam pengendalian dan pelaporan.” Ujar Aep.
Plt Sekda Iyus Permana, mengapresiasi adanya aplikasi E-Planning. Hal ini merupakan bentuk pengembangan manajemen pemerintahan, kepada seluruh perangkat daerah untuk tetap bersatu dalam rangka mengawal kesinambungan jalannya pembangunan dengan menempatkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan sector maupun masing-masing kelembagaan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan harapan kita semua.
“Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ungkap Iyus di tempat yang sama.
Dalam kegiatan ini dilakukan pula sosialisasi peran SIMDA perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan, serta pembinaan dan pengawasan penyelengaraan Pemda yang disampaikan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat.(rls/dik)
